Page 11 - Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat
P. 11

Nur Aini Setiawati

            sebagai kekuatan penghela dari prose perubahan yang terjadi
            di Yogyakarta. Di sini Reorganisasi tanah dipandang sebagai
            suatu keniscayaan yang musti ada di dalamnya.
                Apakah dengan demikian era ini menjadi saksi dari ditran-

            sformasikannya secara utuh kekuasaan tradisional Yogyakarta
            ke dalam negara modern Kolonial Hindia Belanda? Sulit
            mengingkarinya. Terlebih suatu profil negara modern-kolonial
            selanjutnya disajikan dalam bentuk perluasan pemenuhan
            kebutuhan publik (sembari menyadari adanya bias ras, etnis,
            dan kelas di hal-hal tertentu) berupa fasilitas pendidikan,
            kesehatan, tontonan, irigasi, dan transportasi yang ada di
            Yogyakarta. Pengalaman menjadi warga negara Kolonial secara
            kultural menemukan momentumnya. Masalah pertanahan
            berkontribusi dalam proses menjadi negara modern ini.
                Jauh dibayangkan bahwa Reorganisasi memiliki cita-cita
            nasionalistik. Meski demikian, dengan segala keterbatasan-
            nya, kebijakan penataan sistem penguasaan tanah ini mendo-
            rong pemaknaan ulang hubungan antara pemerintah kolonial,
            keraton dan para priyayinya, serta rakyat di sisi yang lain.
            Inilah letak “masa depan” Reorganisasi tanah yang terjadi
            di Yogyakarta. Buku ini menunjukkan batas-batas itu serta
            merangsang imajinasi kita untuk membayangkan masa depan
            yang sedang berproses di tahun-tahun berikutnya.
                Reorganisasi tanah dalam pengalaman sejarah agraria
            di Yogyakarta ini memberi bahan pelajaran kita dalam mem-

            baca arah transisi agraria Indonesia kontemporer yang saat
            ini dihela oleh berbagai kekuatan. Di antara berbagai keku-
            atan itu yang kita saksikan sekarang adalah (mengutip Derek
            Hall, 2011) kebijakan legalisasi tanah (regulation), pengadaan

            x
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16