Page 12 - Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat

Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat

tanah untuk kepentingan umum yang ditengarai dapat dija-
lankan menggunakan kekuatan imperatif (force), dan pasar
tanah sebab beralihnya tanah sebagai komoditas-spekulasi.
Berbagai proses dan kebijakan ini bisa kita anggap sebagai
upaya “to make die” rakyat Indonesia (Tania Li, 2009). Diser-
tai catatan bahwa kebijakan dan proses itu memiliki “double
edge of exclusion” (ibid).
Di sisi lain, pemerintah RI saat ini mengeluarkan kebi-
jakan yang dicita-citakan sebagai upaya memperbaiki ketim-
pangan penguasaan tanah dengan cara mengerem spekulasi
tanah dan mengoptimalkan peruntukannya untuk rakyat,

melalui PP No 11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagu-
naan Tanah Terlantar. Diindikasi, seluas 7,3 juta hektar tanah
diterlantarkan sebab tidak sesuai dengan peruntukannya,
diakumulasi oleh pemegang modal demi obyek spekulasi, yang
bersamaan dengan itu kondisi ketunakismaan dan kemiskinan
terjadi semakin akut. Jika tanah seluas itu bisa didayagunakan
sebagai obyek landreform, tidak terbayangkan potensi
keuntungan ekonomi, sosial, kultural, dan politiknya. RUU
Pertanahan yang komprehensif sedang disusun yang semoga
memberi ruang bagi proses “to make live” rakyat Indonesia.
STPN Pres mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nur
Aini yang mengizinkan karyanya untuk diterbitkan, semoga
bermanfaat untuk memahami persoalan dasar pertanahan
di Yogyakarta. Kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pro-
ses penerbitan buku ini, Wulan dan Widi yang menyiapkan
naskah awalnya, terima kasih atas bantuannya.
Selamat membaca.

xi