Page 162 - Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat
P. 162
Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat
fundamental terhadap status hukum pemilikan tanah dari
tanah milik sultan, para priyayi, serta abdi dalem untuk dialih-
kan hak kepemilikannya (omzetting) kepada penduduk.
Adapun tindakan yang dilakukan dalam reorganisasi tanah
tidak hanya dilakukan dengan mengadakan perubahan sta-
tus pemilikan tanah saja, tetapi juga penghapusan sistem apa-
nage, pembentukan kalurahan sebagai unit administrasi,
pemberian hak-hak penggunaan tanah yang jelas kepada
penduduk, pengadaan peraturan sistem sewa tanah, pengu-
rangan kerja wajib penduduk, dan perbaikan pemindahan
hak atas tanah. Pelaksanaan reorganisasi yang demikian itu
membuktikan bahwa Pemerintah Kolonial Belanda secara
langsung dapat menguasai seluruh wilayah perkotaan
Yogyakarta. Di samping itu, politik pemerintah kolonial telah
berhasil memperlemah status dan kedudukan para bang-
sawan pemegang lungguh.
Reorganisasi pemilikan dan penguasaan tanah yang
berlangsung pada 1925 menunjukkan keberhasilan penetrasi
politik Pemerintah Kolonial Belanda di Yogyakarta. Kepen-
tingan Pemerintah Kolonial Belanda dalam menerapkan pro-
gram komersialisasi ekonomi di Yogyakarta dapat berjalan
atas dasar dukungan pemerintahan kasultanan. Kondisi ini
menyebabkan Pemerintah Kolonial Belanda dapat mengam-
bil keuntungan dari besarnya pemasukan yang berasal dari
pajak perusahaan kereta api milik swasta asing di Yogyakarta.
Di samping itu, mereka dapat mengusahakan tanah sebagai
tempat tinggal orang-orang Eropa di Yogyakarta dalam
rangka menjalankan usahanya baik di wilayah perkotaan
maupun di pedesaan Yogyakarta.
143
