Page 161 - Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat
P. 161
Nur Aini Setiawati
tanah bagiannya, sedangkan para birokrat kerajaan mengatur
sistem penggunaan dan penarikan pajaknya.
Dalam memobilisasi tenaga kerja untuk kepentingan
sultan dan para patuh diterapkan peraturan kerja wajib
kepada abdi dalem mereka. Kerja wajib itu berupa penjagaan
(caos) yaitu menjaga keamanan rumah pekarangan yang
didiami oleh patuh; mengawal (nderek) yaitu mengawal dan
menjadi pengiring patuh ketika patuh menghadiri upacara-
upacara resmi, reresik dalem yaitu membersihkan rumah dan
halaman yang didiami patuh, dan tugur yaitu membantu
jalannya upacara-upacar yang diadakan oleh patuh.
Penguasaan tanah yang terpusat pada sultan itu tam-
paknya menjadi penghambat bagi berlangsungnya politik
Pemerintah Kolonial Belanda di Kasultanan Yogyakarta.
Berdasar pada persetujuan antara Pemerintah Kolonial
Belanda dengan sultan, pada 1918 diberlakukan Rijksblad
Kasultanan no. 16 tahun 1918 yang menghapuskan kekuasaan
para patuh atas tanah milik sultan. Hal ini mengakibatkan
terhapusnya jaman kepatuhan. Selanjutnya, rakyat (kawula
dalem) diberi kesempatan sebagai pemakai tanah dengan hak
anganggo secara turun-temurun (erfelijk gebruiksrecht). Hal itu,
yang dinyatakan dalam pasal 4 Rijksblad Kasultanan no. 16
tahun 1918.
Setelah dihapuskan jabatan patuh, sultan melakukan
perubahan sistem pemilikan tanah agar rencana menguasai
wilayah Kasultanan Yogyakarta dapat terwujud. Perubahan
itu disebut dengan “Reorganisasi Agraria Sistem Pemilikan
Tanah” yang dilaksanakan pada 1925.
Reorganisasi tanah itu merupakan suatu perubahan yang
142
