Page 156 - Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat

Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat

yang lebih kuat atas tanah-tanah yang digunakan untuk
kompleks-kompleks bangunan itu.
Status hak pakai atas tanah-tanah yang digunakan untuk
kepentingan umum tidak dapat disetujui secara keseluruhan

oleh pihak gubernemen. Hal ini menimbulkan persengketaan
yang berkelanjutan antara pihak gubernemen dengan pihak
kasultanan. Gubernemen menyatakan bahwa tanah-tanah
yang digunakan untuk bangunan-bangunan gubernemen itu
bukan sepenuhnya hak milik sultan. Negara juga memiliki
andil yang besar dalam menjaga keamanan dan ketertiban
jika ada kerusuhan-kerusuhan di masyarakat. Demikian pula,
andil residen yang telah memiliki banyak jasa dalam menjaga
kestabilan tahta sultan dinilai sebagai jasa yang penting untuk
dipertimbangkan. Persengketaan ini menimbulkan keinginan
pada Dewan Penasehat Hindia Belanda untuk pada waktu
penobatan sultan diadakan perjanjian tentang pelepasan
tanah-tanah yang diberikan kepada negara oleh sultan. 32
Apabila pada waktu penobatan sultan diadakan perjan-

jian pelepasan tanah-tanah kasultanan yang digunakan untuk
pembangunan gedung-gedung gubernemen dan untuk
kepentingan umum, maka sultan tidak dapat membantah dan
hanya dapat menyetujuinya. Akan tetapi, pemerintah daerah
berkewajiban memberi ganti rugi kepada pemegang tanah
apanage atau penduduk yang memiliki kekuasaan atas tanah
yang akan digunakan, sebagai pengganti tanaman dan

32 Ibid.
33 Lihat Lampiran 4.

137