Page 155 - Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat
P. 155
Nur Aini Setiawati
Besarnya ganti rugi adalah separo dari seluruh ganti rugi
atas hilangnya hasil pendapatan tanah itu. Akan tetapi,
terhadap tanah-tanah tersebut baik mendapat ganti rugi
maupun tidak pihak kasultanan hanya memberikan hak pakai
selama masih diperlukan. Sebagaimana terlihat pada 1903,
penggunaan tanah untuk pembangunan tempat penjualan
candu diizinkan, meskipun hanya di beri hak pakai. 30
Pelepasan tanah-tanah kasultanan untuk negara, muncul
karena adanya tuntutan dinas-dinas pemerintahan yang
menginginkan hak milik penuh atas tanah yang digunakan,
dan keinginan untuk bebas dari semua beban serta pertang-
gungjawaban secara hukum. Pengurus Dinas Kereta Api da-
lam suratnya 30 Agustus 1919 menyatakan bahwa dinas itu
mempunyai cita-cita untuk mendapatkan tanah dengan sta-
tus hak milik penuh, sehingga dengan kekuasaannya dinas
tersebut secara penuh dapat mengatur tanah-tanah tersebut. 31
Meskipun biaya pemeliharaan tanah-tanah yang digu-
nakan untuk kepentingan umum dibiayai oleh negara, sta-
tus hak tanah itu tidak dapat ditetapkan menjadi hak milik
negara. Bahkan, dalam setiap penobatan sultan telah diten-
tukan bahwa kasultanan telah meminjamkan tanah-tanah
untuk kepentingan umum dan ketetapan itu telah diterima
oleh Direktur Pemerintahan Dalam Negeri sebagai ketentuan
tentang “hak pakai” atas tanah-tanah kasultanan. Di samping
itu, gubernemen juga tidak dapat membuktikan adanya hak
30 Agenda Algemeene Secretarie, Ag no. 16273, Juni 1922.
31 Ibid.
136
