Page 152 - Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat
P. 152
Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat
Sayangnya, Jawab tidak dapat memberikan keterangan yang
dapat membatalkan gugatan penggugat serta kesaksian saksi-
saksi. Oleh karena itu, pengadilan memutuskan bahwa yang
berhak mempunyai pekarangan dan rumah itu adalah peng-
gugat. Putusan Pengadilan Keraton Dalem itu bertanggal 24
September 1936 no. 62/1936. 25
Berdasarkan kasus itu, dapat diketahui bahwa sebenar-
nya Jawab mengetahui bahwa ia tidak berhak bertempat
tinggal di rumah dan pekarangan itu karena telah keluar
surat keputusan Pengadilan Keraton Darah Dalem yang
menentukan siapa yang berhak mempunyai rumah dan
pekarangan itu. Namun, Jawab sengaja tidak mau pindah
dari rumah dan pekarangan itu walaupun telah disuruh pin-
dah oleh asisten wedono dan mantri kepala kampung atas
permintaan penggugat.
b. Sengketa Antara Pemerintah Daerah dengan
Kasultanan
Munculnya sengketa tanah dan kesalahpahaman tentang
hak atas tanah yang digunakan masyarakat mengakibatkan
dikeluarkannya Rijksblad Kasultanan 1918 no. 16. Dalam
Rijksblad itu khususnya pasal 3 disebutkan bahwa hak-hak
tanah diberikan dengan “hak andarbe” kepada kalurahan.
Tanah itu dikenal tanah “kepajegan”. Dalam pasal 4 selanjutnya
ditegaskan bahwa rakyat diberi hak anganggo turun-temurun
(hak memakai turun-temurun). Pemberian tanah dengan
26
25 Ibid.
26 Rijksblad van Djogjakarta, no. 16, Tahun 1918.
133
