Page 153 - Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat

Nur Aini Setiawati

hak andarbe itu sering mengakibatkan persengketaan di
masyarakat.
Persengketaan tanah kasultanan itu juga terjadi antara
lembaga-lembaga negara dengan pihak kasultanan. Perseng-

ketaan itu dapat dilihat pada kasus tanah yang digunakan
oleh pemerintah daerah yang diartikan sebagai “hak milik
penuh”. Pengertian hak milik itu sendiri sering menimbulkan
kesalahpahaman. Rumah residen di Yogyakarta pada mula-
nya tidak tercatat dalam register hak milik, baru kemudian
dimasukkan dalam register. 27
Adanya kesalahpahaman tentang pengertian hak milik
atas tanah itu mengakibatkan kasultanan menetapkan bahwa
pelepasan tanah kasultanan kepada gubernemen bukan
sebagai hak milik, tetapi merupakan pelepasan untuk dipakai.
Pelepasan tanah itu dimaksudkan untuk memenuhi kewa-
jiban yang dibebankan kepada pemerintah daerah dalam
menyediakan tanah-tanah untuk kepentingan umum seperti
yang dipakai oleh Dinas Kereta Api (Staats Spoorwegen)

dengan hak sewa. Dengan demikian, tanah itu dilepaskan
berdasarkan hak membangun, dan perusahaan harus meme-
nuhi pembayaran sewa setiap tahun. 28
Persediaan tanah-tanah di daerah kasultanan yang digu-
nakan untuk benteng-benteng dan kepentingan umum lain-
nya berjalan terus jika negara tidak memikirkan hak atas
tanah. Tanah-tanah itu diizinkan oleh sultan dipakai untuk

27 Agenda Algemeene Secretarie, Ag no. 16273, Januari 1922.
28 Bijblad, no. 9005.

134