Page 154 - Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat
P. 154
Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat
kepentingan umum, bahkan biaya pemeliharaannya yang
memang diperlukan oleh sultan sebagian besar menjadi
beban sultan. Pada dasarnya, kepentingan sultan identik
dengan kepentingan negara. Dalam kontraknya pada 1812,
Raffles masih memperoleh persetujuan bahwa benteng-
benteng, jembatan, dan jalan umum dibuat dan dipelihara
atas biaya sultan, tetapi berada di bawah pengawasan peja-
bat-pejabat gubernemen Inggris. Pada 1830, dalam kontrak
politik 22 Juni dinyatakan bahwa sultan dibebaskan dari
pemeliharaan benteng-benteng dan tanah yang dibangun
29
untuk kepentingan umum lainnya. Kontrak politik itu ber-
jalan hingga Pemerintahan Belanda berakhir.
Dari data-data yang dikumpulkan oleh Dewan Penasihat
Hindia Belanda terlihat bahwa sejak 1879 tanah-tanah sebagai
hak milik gubernemen dipergunakan untuk pondokan para
pekerja paksa, perumahan perwira, kantor pos, gedung-
gedung sekolah, rel kereta api,dan untuk rumah residen.
Dewan tidak sadar bahwa penggunaan tanah itu dapat
menimbulkan sengketa disebabkan tanah-tanah tersebut
tidak memiliki status hukum yang kuat.
Pelepasan tanah-tanah kasultanan kepada pemerintah
daerah disebabkan oleh adanya permintaan negara untuk
tujuan-tujuan tertentu yang memerlukan pelepasan penuh,
sehingga negara mendapat hak milik atas tanah. Dengan
demikian, pemerintah daerah menerima pembayaran penuh
sebagai ganti rugi atas hilangnya hasil pendapatan tanah itu.
29 Agenda Algeemene Secretarie, Ag no. 16273, Januari 1922.
135
