Page 157 - Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat

Nur Aini Setiawati

bangunan yang ada di atasnya. Selanjutnya, hak milik peme-
rintah daerah hanya berlaku selama gubernemen memelihara
pemerintahan sultan. 33
Pelepasan tanah-tanah kasultanan kepada negara dimak-

sudkan untuk menjamin penguasa tertinggi dalam menggu-
nakan tanah dengan hak penuh yang dipakai untuk benteng-
benteng pemerintah dan kepentingan umum. Dewan Pena-
sihat Hindia-Belanda menyatakan bahwa menurut hukum
tata negara tanah-tanah itu tetap menjadi bagian pemerintah
daerah, meskipun peraturan hukum tanah-tanah itu diber-
lakukan di bawah perlindungan hukum adat. Penduduk yang
memiliki posisi tinggi atas tanah yang ditempatinya juga harus
tunduk kepada penguasa tertinggi Hindia-Belanda. 34
Sengketa tanah antara kasultanan dengan pemerintah
daerah selanjutnya dapat diselesaikan pada waktu penobatan
Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang menetapkan bahwa
penyediaan tanah untuk dinas-dinas negara dilakukan
dengan cuma-cuma. Adapun ganti rugi diberikan negara

kepada orang yang berkepentingan dengan pelepasan hak
mereka, dan biaya pembersihan tanah, serta pengganti hasil
pendapatan atas tanah-tanah itu. Besarnya ganti rugi atas
hilangnya hasil pendapatan itu paling tinggi separo dari harga
tanah yang bersangkutan. 35
Ganti rugi atas pelepasan tanah-tanah kasultanan dapat
dilakukan sekali setiap tahun atau secara tunai harus segera
disetorkan pada pihak yang bersangkutan. Dengan demikian,

34 Ibid.
35 Ibid.

138