Page 188 - Mewujudkan Indonesia Emas 2045
P. 188
Strategi Pengendalian Pensertipikatan
Tanah Adat di Bali
Ni Luh Putu Ananda Pertiwi
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
Korespondensi email: putuanandapertiwi@gmail.com
Pendahuluan
anah merupakan lapisan yang berada paling luar dari kulit bumi
Tsehingga hukum yang melekat pada tanah adalah hukum adat.
Hubungan terkait dengan perlindungan hak dan pengakuan atas
hak bersama masyarakat hukum adat di Bali, maka Pemerintah
mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019 (Kangagung &
Windia, 2021). Dengan pensertipikatan tanah adat di Bali diharapkan
masyarakat adat dapat mengelola tanah adat tersebut dengan baik
meskipun kepemilikan tanah adat bukan atas nama perorangan
tetapi atas nama desa adat.
Provinsi Bali merupakan provinsi yang khas, dimana kekhasan
Provinsi Bali dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Sampai
dengan tahun 2020 tercatat terdapat 585 desa dinas, 89 kelurahan dan
1.493 desa adat yang tersebar di seluruh Provinsi Bali(Sastra Wibawa
et al., 2020). Desa adat dan desa dinas di Bali memiliki hubungan
yang saling melengkapi dalam tata hubungan pemerintahan desa
(Sastra Wibawa et al., 2020). Desa adat di Bali memiliki tanah yang
disebut tanah adat. Tanah adat (tanah druwe desa) di Bali dibagi
menjadi 2 jenis tanah yaitu tanah adat pertanian (tanah ayahan
desa) dan tanah adat non pertanian (tanah pekarangan desa)
(Sudantra, 2018). Pensertipikatan tanah adat di Bali dilakukan dalam
program Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap yang dimulai dari
171
