Page 191 - Mewujudkan Indonesia Emas 2045

menyelesaikan suatu masalah yang terjadi sekarang ini. Penelitian
ini mengkaji mengenai strategi pengendalian pensertipikatan
tanah adat di Bali yang memiliki berbagai masalah di dalamnya.
Berbagai masalah tersebut memerlukan suatu penyelesaian untuk
menanggulangi permasalahan yang terjadi di masyarakat. Metode
penelitian memberikan gambaran penyelesaian yang diusulkan oleh
penulis serta menciptakan suatu solusi yang dapat dipergunakan dan
terapkan di masyarakat (Soendari, 2010).

Dalam penelitian ini juga membandingkan dari berbagai studi
kasus yang terdapat di beberapa jurnal, demi tercapainya tujuan dari
pembuatan jurnal ini. Mengambil acuan dari beberapa peraturan
seperti UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria serta Keputusan Nomor 276/Kep-19.2/X/2017 tentang
Penunjukan Desa Pakraman di Provinsi Bali Sebagai Subjek Hak
Pemilikan Bersama (Komunal) Atas Tanah. Penelitian ini diharapkan
dapat bermanfaat untuk pensertipikatan tanah adat di Bali. Penelitian
juga diharapkan dapat memberikan keamanan bagi masyarakat desa
adat, pemimpin desa adat serta desa adat sebagai subjek tanah adat
tersebut.

Pembahasan
Pensertipikatan Tanah Adat
Pada tahun 2017, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Kepala BPN mencanangkan program strategis nasional berupa
pensertipikatan tanah pertama kali dengan nama PTSL di seluruh
wilayah Indonesia sebanyak 5 juta bidang tanah yang bersertipikat.
Provinsi Bali pada tahun 2017 mendapatkan target 210.957 bidang
tanah yang bersertipikat. Dengan target tersebut kantor pertanahan
di Provinsi Bali mencari solusi untuk mencapai target yang telah
ditentukan. Awalnya, kantor pertanahan hanya terfokus pada tanah
milik masyarakat yang belum disertipikatkan. Tanah yang dapat

174 Mewujudkan Indonesia Emas 2045 Melalui Kebijakan Pertanahan
yang Modern, Berkelanjutan dan Berkontribusi untuk Kesejahteraan Masyarakat