Page 189 - Mewujudkan Indonesia Emas 2045

tahun 2017-sekarang demi mencapai Provinsi Bali sebagai Provinsi
Lengkap. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan
suatu kegiatan pendaftaran tanah pertama kali yang dilakukan
serentak dalam satu desa dimana hanya bisa dilakukan oleh bidang
tanah yang belum pernah memiliki sertipikat (Kangagung & Windia,
2021). Tanah menjadi suatu barang yang sangat berharga di masa
saat ini karena tanah memiliki nilai yang tinggi untuk kehidupan
masyarakat(Wardani, 2019). Permasalahan tanah di Indonesia sangat
beragam dalam pelaksanaannya, terutama bila membahas tanah
adat. Tanah adat merupakan tanah yang dikuasai oleh masyarakat
adat untuk sebesar-besar kemakmuran masyarakat adat. Masyarakat
dapat memanfaatkan sesuai dengan fungsi dari tanah adat tersebut
baik untuk tempat tinggal, bercocok tanam, dan untuk sarana
prasarana umum di desa adat.

Tanah adat khususnya di Bali memiliki aturan tersendiri dari
zaman dahulu kala yang diatur dalam awig-awig desa adat. Awig-awig
1
di Bali bisa berbeda-beda tergantung dengan desa adatnya. Tetapi
pada saat itu terhalang dengan awig-awig oleh desa adat dengan
pertimbangan jika dilakukan pensertipikatan siapa yang berhak
memiliki tanah adat tersebut dan siapa yang berhak menguasai tanah
adat adat tersebut. Sehingga Pemerintah dan Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional membuat Keputusan
Nomor 276/Kep-19.2/X/2017 yang menegaskan status tanah adat di
Bali(Sastrawan et al., 2018). Sebagian besar tanah di Bali merupakan
tanah adat yang belum memiliki sertipikat. Pensertipikatan tanah
adat diharapkan dapat meningkatkan aspek hukum terhadap
tanah adat di Bali. Program PTSL mewajibkan semua tanah adat di
Bali dipetakan dan disertipikatkan secara menyeluruh baik tanah
pekarangan desa, tanah pertanian adat, tanah balai adat, tanah
tempat duduk pura, tanah kuburan adat, tanah pasar adat dan tanah
lapangan umum adat. Peran seluruh masyarakat adat, pemimpin adat,
dan kantor pertanahan sangat berperan penting. Sosialisasi terhadap

172 Mewujudkan Indonesia Emas 2045 Melalui Kebijakan Pertanahan
yang Modern, Berkelanjutan dan Berkontribusi untuk Kesejahteraan Masyarakat