Page 192 - Mewujudkan Indonesia Emas 2045

disertipikatkan memiliki alas hak seperti akta jual beli, akta hibah,
dan surat keterangan waris. Setelah berjalannya PTSL pada tahun 2017
mengalami beberapa kendala dengan target PTSL. Dimana kendala
pertama adalah penetapan lokasi yang ditetapkan oleh kepala kantor
pertanahan kurang mendapatkan apresiasi untuk dilaksanakannya
PTSL. Berkaca dari tahun sebelumnya yakni tahun 2016 Program
yang dilakukan adalah Program Nasional (Prona) dimana jumlah
target yang lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah target 2017
sehingga hasil dari program tersebut yang berupa sertipikat tanah
terselesaikan sesuai dengan tahun anggarannya.
Masyarakat kurang mengapresiasi PTSL 2017 karena pesimis
akan target yang terlalu banyak serta akankah sertipikat yang
mereka ajukan akan membuahkan hasil dalam satu tahun anggaran
tersebut. kantor pertanahan Kabupaten dengan gencar memberikan
penyuluhan di setiap desa lokasi PTSL pada tahun 2017. Merangkul
Bupati, Sekretaris Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat
II, Aparat Desa Dinas serta Aparat Desa Adat untuk mensukseskan
PTSL pada tahun 2017. Kendala yang kedua adalah tidak tercapainya
target yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Pemberian target
didasarkan pada peta pendaftaran dan peta pajak bumi dan bangunan
dari masing-masing provinsi. Target tanah yang terdapat didalamnya
tidak tercapai karena di Provinsi Bali banyak terdapat tanah adat dan
belum jelas dalam tata cara pensertipikatannya(Wiguna, 2019).
Tanah adat di Bali terdiri dari tanah druwe desa, tanah laba pura,
tanah pekarangan desa dan tanah ayahan desa. Keempat tanah adat
tersebut memiliki arti sebagai berikut:
1. Tanah druwe desa merupakan tanah yang dimiliki oleh desa adat
untuk kepentingan umum masyarakat adat.
2. Tanah laba pura merupakan tanah yang memiliki ikatan
terhadap satu Pura yang dimana tanah tersebut bernilai hasil jika
dimanfaatkan seperti tanah pertanian atau perkebunan.

Strategi Pengendalian 175
Pensertipikatan Tanah Adat di Bali