Page 197 - Mewujudkan Indonesia Emas 2045

1. Masyarakat mensertipikatkan tanah adat sebagai tanah milik
pribadi
Pensertipikatan tersebut dilakukan sebagian besar dalam program
PTSL tahun 2017 dan tahun 2018. Pemimpin desa adat kurang
mengawasi pensertipikatan tanah adat yang dilakukan dalam
PTSL ini karena pada saat penandatanganan tidak melibatkan
Pemimpin desa adat didalamnya. Pemberkasan yang dilakukan
hanya dengan kepala desa, kepala dusun dimana tanah tersebut
berada(Apriyani, 2018).

2. Masyarakat mengagunkan sertipikat tanah adat sebagai jaminan
ke bank
Sertipikat tanah adat yang diagunkan di bank terbit atas nama
pribadi dari masyarakat adat. Sertipikat tersebut kemudian
digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan suatu pinjaman
atau modal di bank. Pihak bank memberikan pinjaman sesuai
dengan nominal harga tanah dalam pengajuan tersebut. Pihak
bank melakukan survei lokasi terhadap tanah yang akan
dijaminkan tanpa mengetahui bahwa tanah tersebut merupakan
tanah adat.

Upaya Pengendalian terhadap Sertipikat Tanah Adat

Berbagai kasus yang terdapat dalam pensertipikatan tanah adat
di Bali dapat ditanggulangi dengan melakukan beberapa solusi oleh
masyarakat desa adat serta pemimpin desa adat yang terdiri dari:

1. Peran aktif pihak BPN dan pihak desa adat
Peran aktif dimaksudkan dalam melakukan pensertipikatan tanah
adat pihak desa adat dan Pihak BPN benar-benar memastikan
bahwa tanah tersebut tanah adat atau bukan tanah adat. Pihak
desa adat sangat berperan dalam pembuatan surat penguasaan
fisik, penerbitan pajak bumi dan bangunan tanah tersebut.

180 Mewujudkan Indonesia Emas 2045 Melalui Kebijakan Pertanahan
yang Modern, Berkelanjutan dan Berkontribusi untuk Kesejahteraan Masyarakat