Page 198 - Mewujudkan Indonesia Emas 2045

2. Sosialisasi kepada pihak Bank
Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak BPN kepada pihak Bank
terkait dengan sertipikat tanah adat atas nama desa adat.
Pemberitahuan kepada pihak bank bagaimana perbedaan
tampilan dari sertipikat tanah adat atas nama desa adat dengan
sertipikat tanah hak milik perorangan masyarakat. Perbedaan
tersebut dapat dilihat dari buku tanah nama pemilik tanah untuk
tanah adat adalah nama desa adat, sedangkan untuk buku tanah
milik perorangan adalah nama masyarakat yang memiliki tanah.
Pihak bank diharapkan memahami perbedaan sertipikat tanah
adat dengan sertipikat hak milik perorangan guna mengantisipasi
terjadinya masyarakat yang menjaminkan sertipikat tanah adat ke
bank.

3. Penyimpanan Sertipikat Tanah Adat
Sertipikat tanah adat yang telah diterbitkan sebaiknya disimpan
pada satu tempat atau brankas di desa adat. Penyimpanan
tersebut dilakukan secara kolektif oleh seluruh masyarakat adat
yang menguasai tanah adat. Sertipikat tanah adat harus disimpan
di brankas milik desa adat dan dilakukan oleh pemimpin adat agar
terhindar dari penyalahgunaan sertipikat tanah adat.

Penutup
Pensertipikatan tanah adat di Bali sangat penting dilakukan
untuk mengetahui jumlah bidang tanah adat yang terdapat di Provinsi
Bali. Mengingat Provinsi Bali sebagian besar tanahnya merupakan
tanah adat yang belum memiliki sertipikat. Sertipikat tanah adat
memberikan keamanan terhadap desa adat terhadap aset yang
dimiliki desa adat. Tanah adat di Bali terdiri dari tanah pekarangan
desa, tanah ayahan desa, tanah druwe pura, tanah balai adat, tanah
pasar adat dan tanah lapangan desa adat. Semua objek tanah adat
tersebut dapat disertipikatkan melalui program PTSL yang dimulai
dari tahun 2017 sampai dengan sekarang. Setelah 5 tahun berjalannya

Strategi Pengendalian 181
Pensertipikatan Tanah Adat di Bali