Page 196 - Mewujudkan Indonesia Emas 2045

Apabila tanah adat berada di kawasan tanah pekarangan desa dan
di belakang tanah pekarangan desa tersebut terdapat tanah milik
pribadi masyarakat adat (Suwitra, 2020). Pembagian antara tanah
pekarangan desa dan tanah milik pribadi diatur dalam awig-awig
masing desa adat. Dalam kondisi saat ini karena tanah sangat bernilai
harganya, masyarakat sudah melek akan berharganya tanah tersebut
sehingga mensertipikatkan tanah tersebut (Prana Suta Arsadi et
al., 2020). Menimbulkan pertikaian antara kepala desa adat dan
masyarakat desa adat yang tidak mengetahui batas pasti tanah adat
yang mereka tempati dengan tanah pribadi miliknya. Dalam hal ini
penetapan batas bidang tanah dilakukan dengan menerapkan asas
kontradiktur delimitasi. Petugas ukur sangat berperan dalam hal ini
selain melakukan pengukuran terhadap bidang tanah, petugas ukur
juga berperan dalam penetapan batas bidang tanah. Pengukuran
bidang tanah dibuat dalam Daftar Isian (DI) 107 yang berupa gambar
ukur. Gambar ukur menampilkan data hasil ukuran lapangan, lokasi
bidang tanah, tanda tangan dari masyarakat adat yang menempati
bidang tanah dan pengurus desa adat.
Dalam wawancara dengan pemimpin desa adat di Desa Adat
Semate, Bapak I Gede Suryadi, S.H menyebutkan bahwa suatu aspek
yang menyebabkan pengakuan tanah adat menjadi tanah milik
pribadi disebabkan oleh tidak adanya kesadaran dari masyarakat
adat dengan menaati awig-awig yang berlaku, serta ketidaktahuan
masyarakat bahwa tanah tersebut merupakan tanah adat (Apriyani,
2018). Kurangnya pengetahuan serta kesadaran masyarakat adat
mengenai tanah adat menyebabkan berbagai permasalahan yang
terjadi pada pensertipikatan tanah adat di Bali. Masalah tersebut di
antaranya:

Strategi Pengendalian 179
Pensertipikatan Tanah Adat di Bali