Page 193 - Mewujudkan Indonesia Emas 2045

3. Tanah pekarangan desa merupakan tanah yang dimiliki oleh desa
adat untuk digunakan masyarakat adat sebagai tempat tinggal
selama keluarga atau keturunan dari keluarga tersebut masih
menjadi bagian dari desa adat.
4. Tanah ayahan desa merupakan tanah yang dimiliki oleh desa adat
dan digarap oleh masyarakat adat guna memenuhi kebutuhan
masyarakat yang berada pada desa adat. (Kangagung & Windia,
2021)

Tanah adat di Bali dikuasai secara turun temurun tetapi tidak
bisa diperjualbelikan serta tidak dapat dikuasai oleh yang bukan
keturunan keluarga tersebut karena terikat pada awig-awig dan desa
adat. Dalam pelaksanaanya masyarakat di luar desa adat tidak bisa
membeli atau menguasai tanah adat di suatu desa. Masyarakat adat
harus mengikuti beberapa aturan yang tertuang di dalam awig-awig
seperti membayar iuran, dan ikut dalam kegiatan adat selama masih
menjadi masyarakat di desa adat tersebut. Pensertipikatan tanah
adat di bali juga dilakukan untuk tanah tempat duduk pura dan tanah
milik pura. Tanah tempat duduk pura dapat disertipikatkan atas
nama pengempon atau pemimpin pura dengan pemilikan atas nama
pura. Tanah milik pura juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan
kegiatan pertanian yang digarap oleh masyarakat adat yang tergabung
pada anggota pura. Tanah milik pura dapat dimanfaatkan untuk
investasi jangka panjang seperti menyewakan tanah milik pura untuk
restoran, tempat usaha dagang dengan kesepakatan antara kedua
belah pihak(Witari et al., 2020). Keuntungan dari pemanfaatan
tanah milik pura ini akan digunakan untuk melaksanakan upacara-
upacara yang dilakukan di pura dan untuk menambah kas pura itu
sendiri. Sehingga, jika tanah tempat duduk pura dan tanah milik
pura disertipikatkan akan berdampak baik dan menjamin kepastian
hukum terhadap tanah pura tersebut. (Witari et al., 2020).

176 Mewujudkan Indonesia Emas 2045 Melalui Kebijakan Pertanahan
yang Modern, Berkelanjutan dan Berkontribusi untuk Kesejahteraan Masyarakat