Page 194 - Mewujudkan Indonesia Emas 2045

Sertipikat tanah adat di Bali diberikan hak milik yang melekat
di dalamnya. Sertipikat tanah adat diberikan nama pemilik tanah
adalah desa adat sedangkan nama yang tertera pada surat ukur nama
yang menempati tanah adat tersebut. Dengan nama yang tertera
pada sertipikat atau buku tanah adalah nama desa adat. Pemberian
nama sertipikat tersebut didasari agar masyarakat adat tidak merasa
bahwa tanah adat yang ditempati atau digarap merupakan tanah
miliknya. Tanah adat yang ditempati atau digarap oleh masyarakat
adat hanya sebatas berupa penguasaan bidang tanah bukan sebagai
kepemilikan bidang tanah. Pada implementasi di lapangan sertipikat
tanah adat disimpan pada desa adat setempat di suatu brankas desa
adat. Masyarakat adat telah menyepakati penyimpanan sertipikat
tanah adat yang dilakukan di desa adat berdasarkan keputusan
nomor 276/Kep-19.2/X/2017 yang menegaskan status tanah adat di
Bali. Pensertipikatan tanah adat di Bali sangat penting dilakukan
untuk mencapai suatu tujuan di antaranya:

1. Tanah desa adat di Bali tetap terjaga kelestariannya.
2. Tanah desa adat tidak dapat dipindahtangankan tanpa
sepengetahuan atau persetujuan Pemimpin Desa Adat.
3. Pensertipikatan tanah adat yang dilakukan tidak merusak
hubungan antara masyarakat adat dengan tanah adat yang telah
ditempati dan dikuasai secara turun temurun.
4. Pensertipikatan tanah adat juga tidak merusak hubungan
antara masyarakat adat dan tanah adat di satu pihak, dengan
bertanggungjawab mengelola tanah adat yang telah dikuasai
(Apriyani, 2018).
Pelaksanaan PTSL yang dilaksanakan dari tahun 2017 sampai
dengan sekarang ini menghasilkan pensertipikatan tanah adat secara
menyeluruh, dapat dilihat dari gambar berikut ini:

Strategi Pengendalian 177
Pensertipikatan Tanah Adat di Bali