Page 199 - Mewujudkan Indonesia Emas 2045

PTSL di Provinsi Bali, PTSL memberikan dampak yang sangat nyata.
Dampak tersebut di antaranya adalah bahwa Provinsi Bali menjadi
Provinsi Lengkap dimana hampir seluruh bidang tanah baik tanah
milik perorangan serta tanah milik adat sudah bersertipikat dan
terpetakan. Peningkatan perekonomian masyarakat dengan adanya
sertipikat tanah masyarakat dapat menjaminkan tanah miliknya ke
bank untuk mendapatkan modal usaha. PTSL juga menciptakan
tertib administrasi pertanahan akibat dari semua bidang tanah telah
bersertipikat. Suksesnya pelaksanaan PTSL tidak lepas dari masalah.
Masalah yang timbul dia nataranya adalah timbulnya sengketa
batas antara tanah adat dan tanah milik pribadi, tanah adat yang
disertipikatkan tanpa sepengetahuan pemimpin adat, tanah adat
yang dijaminkan ke bank. Dengan adanya masalah tersebut, perlu
diambil upaya untuk pengendalian terhadap sertipikat tanah adat, di
antaranya adalah dengan mewujudkan peran aktif pihak desa adat
dengan pihak BPN, melakukan sosialisasi kepada pihak bank terkait
pinjaman di bank, dan melakukan penyimpanan sertipikat tanah
adat secara kolektif. Dengan demikian, keseluruhan hal tersebut
dapat menanggulangi penyalahgunaan terhadap sertipikat tanah
adat di Bali.

Referensi
Apriyani, P. I. (2018). Status Kepemilikan Tanah Adat Di Bali Yang
Diakui Sebagai Tanah Milik Pribadi. Acta Comitas, 3(2).
https://doi.org/10.24843/ac.2018.v03.i02.p10
Intan Puspadewi, A. A. A., Utama, I. M. A., & Wirawan, I. K. (2018).
PENUNJUKAN DESA PAKRAMAN SEBAGAI SUBYEK
HAK PEMILIKAN BERSAMA (KOMUNAL) ATAS TANAH
BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN
TATA RUANG /KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 276/KEP-19.2/X/2017. Acta Comitas, 3(1). https://
doi.org/10.24843/ac.2018.v03.i01.p16

182 Mewujudkan Indonesia Emas 2045 Melalui Kebijakan Pertanahan
yang Modern, Berkelanjutan dan Berkontribusi untuk Kesejahteraan Masyarakat