Page 190 - Mewujudkan Indonesia Emas 2045

masyarakat tanah adat agar tanah yang ditempati ataupun digarap
oleh masyarakat disertipikatkan. kantor pertanahan menggaet
pemimpin adat di seluruh desa adat di Bali untuk mensukseskan
seluruh rencana program yang dicanangkan.
Pensertipikatkan tanah adat tak luput dari masalah terhadap
tanah adat itu sendiri. Desa adat sangat berperan penting dalam
hal ini untuk membantu pihak yang bersengketa dan mencarikan
solusi terhadap masalah tersebut (Prana Suta Arsadi et al., 2020) .
Pensertipikatan tanah adat di Bali tidak terjadi penolakan oleh
masyarakat adat dan pemimpin desa adat. Masyarakat adat
menyadari pentingnya pensertipikatan tanah adat dilakukan agar
terhindar dari penyalahgunaan tanah adat untuk kepentingan
pribadi. Pensertipikatan tanah adat dilakukan secara bertahap dari
tahun 2017 sampai dengan 2022. Dalam pelaksanaan pensertipikatan
tanah adat di Bali terdapat hukum adat atau awig-awig yang
mengikat didalamnya. Hukum adat tersebut merupakan pelengkap
dari Hukum Tata Negara.
Awig-awig merupakan suatu hukum adat yang mengatur
sebuah desa adat yang dijadikan sebagai acuan untuk
bertindak dan berperilaku di masyarakat (Sastra Wibawa et
al., 2020).
Tanah adat sebagai tanah kepemilikan bersama yang merupakan
pemberian gaib yang bersumber dari tanah bersama (Suwitra, 2010b).
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan strategis pengendalian
terhadap pensertipikatan tanah adat di Bali yang dapat memajukan
perekonomian serta dapat menjamin masyarakat adat memiliki
tanah seumur hidup serta secara turun temurun untuk keturunannya
tanpa ada penyalahgunaan pemanfaatan tanah adat oleh pihak-pihak
yang tidak bertanggungjawab.
Penelitian ini disusun berdasarkan metode deskriptif. Metode
penelitian deskriptif adalah metode yang dipergunakan untuk

Strategi Pengendalian 173
Pensertipikatan Tanah Adat di Bali