Page 18 - Prosiding Agraria

UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP

REFORMA AGRARIA DALAM PENYELESAIAN
PERTANAHAN DI PENGADILAN LANDREFORM

Junaidi
Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti
Jalan Sultan Muhammad Mansyur, Kb. Gede, 32 Ilir, Kota Palembang
*corresponding author: junaidi@unisti.ac.id

Abstract: The increasing number of land cases that occur every day encourages the government to take steps
to address changes in the ownership, control, utilisation, and use of land through agrarian reform policies. This
research applies a normative juridical based approach. Information collection is done by utilising secondary data
which includes laws and regulations, legal theories, as well as opinions from experts in the field. The paradigm
of the establishment of the Land Bank aims to facilitate investment in land, not to conduct agrarian reform.
The Job Creation Law only authorises the Land Bank to carry out land acquisition. As such, there is a possibility
that the acquired land comes from customary law communities and systems. With the existence of regulations
related to land management, the possibility of agrarian conflicts is increasing. With the number of land cases
increasing, ideas are needed to improve the effectiveness of resolving such cases in Indonesia, one of which is by
re-establishing a specialised land court (landreform).

Keywords: Job Creation Law, Agrarian Reform, Landreform Court.
Intisari: Meningkatnya jumlah kasus tanah yang terjadi setiap hari mendorong pemerintah untuk mengambil
langkah-langkah dalam mengatasi perubahan dalam kepemilikan, kontrol, pemanfaatan, dan penggunaan
tanah melalui kebijakan reformasi agraria. Penelitian ini menerapkan pendekatan berdasarkan yuridis normatif.
Pengumpulan informasi dilakukan dengan memanfaatkan data sekunder yang meliputi peraturan perundang-
undangan, teori hukum, dan juga pendapat dari para pakar di bidang tersebut. Paradigma pembentukan Bank
Tanah bertujuan untuk memfasilitasi investasi dalam tanah, bukan untuk melakukan reformasi agraria. Undang-
Undang Cipta Kerja hanya memberikan wewenang kepada Bank Tanah untuk melaksanakan penggadaan tanah.
Dengan demikian, ada kemungkinan bahwa tanah yang diakuisisi berasal dari masyarakat dan sistem masyarakat
hukum adat. Dengan adanya regulasi terkait pengelolaan lahan, kemungkinan terjadinya konflik agraria semakin
meningkat. Dengan jumlah kasus pertanahan yang meningkat, diperlukan ide untuk meningkatkan efektivitas
penyelesaian kasus-kasus tersebut di Indonesia, salah satunya dengan mendirikan kembali pengadilan khusus
pertanahan (landreform).
Kata Kunci: Undang-Undang Cipta Kerja, Reforma Agraria, Pengadilan Landreform.

A. Pendahuluan
Secara umum, konflik agraria sering terjadi di kalangan kelompok yang rentan dan

bergantung pada tanah dan sumber daya alam untuk kehidupan mereka, seperti petani,
nelayan, dan komunitas adat. Banyak kelompok mengalami ketidakadilan dalam bentuk
pengusiran, pengeksploitasiannya, dan penindasan, baik oleh pemerintah, perusahaan,