Page 21 - Prosiding Agraria

6 STRATEGI PERCEPATAN IMPLEMENTASI REFORMA AGRARIA:
MELANJUTKAN PENYELESAIAN PERSOALAN AGRARIA UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

itu sudah terjadi sejak zaman penjajahan hingga saat ini. Meskipun demikian, keputusan
tersebut ternyata tidak efektif dalam menyelesaikan konflik agraria di kalangan masyarakat
hukum adat. Hal ini dapat dilihat dari kasus yang terjadi pada masyarakat adat Besipae di

Nusa Tenggara Timur pada tahun 2020 (M. Naufal Al Hadi Kusuma, et.al, 2022: 87).
Sebelum melakukan pembahasan lebih lanjut, perlu untuk diketahui bahwa pada

penulisan jurnal ini, penulis menggunakan referensi dari beberapa jurnal yang berjudul
“Reforma Agraria Dalam Upaya Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Yang Berkeadilan
Melalui Pembentukan Pengadilan Khusus” yang dituliskan oleh M. Naufal Al-Hadi

Kasuma, Afdhal Fadhila, Nur Aini, dalam Jurnal Studia Legalia: Jurnal Ilmu Hukum, Volume
3 Nomor 02, Oktober 2022, kemudian dari jurnal yang berjudul “Optimalisasi Reforma
Agraria Melalui Pembentukan Pengadilan Khusus Pertanahan” yang dituliskan oleh
Rindu Audrye Salma Rizqila, Taupiqqurrahman, Jurnal USM Law Review Volume 7
Nomor 1 tahun 2024 dan juga jurnal yang berjudul “Rekonseptualisasi Pembentukan

Pengadilan Agraria di Indonesia: Upaya Perlindungan Hak Warga Negara Atas Tanah”
yang dituliskan oleh Kania Venisa Rachim, Vicko Taniady, Ramadhan Dwi Saputra, pada
Jurnal Studia Legalia: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 2, November 2022. Walaupun

jurnal ini mengambil referensi dalam jurnal-jurnal yang telah disebutkan di atas dan memiliki
banyak persamaan pembahasan, namun pada penelitian ini memiliki perbedaan dari ketiga
jurnal tersebut, yaitu pada artikel jurnal ini penulis lebih terfokus kepada dampak penerapan
undang- undang cipta kerja dalam pelaksanaan reforma agraria dan penyelesaian konflik
agraria pada pengadilan landreform.

B. Metode Penelitian

Untuk mengatasi masalah tersebut, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif.
Pendekatan ini melihat hukum sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan
oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Hukum dipandang sebagai sistem normatif
yang mandiri, tidak terbuka dan terisolasi dari kehidupan masyarakat yang sebenarnya,
dan norma-norma lain tidak dianggap sebagai hukum (Ronny Hanitijo Soemitro, 2008:

67). Informasi yang diperoleh melalui proses membaca, mengutip, dan menelaah berbagai
buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, serta informasi yang relevan dengan studi
ini (Ishaq, 2017: 115). Bahan hukum berasal dari penelitian dokumenter, dimana dokumen

yang terkait dengan isu agraria dikaji secara mendalam untuk digunakan sebagai referensi.
Penyajian bahan hukum akan dilakukan dengan cara yang memberikan rekomendasi khusus
mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk menyelesaikan masalah-masalah
tertentu. Metode ini akan bersifat preskriptif (Soerjono Soekanto, 2014: 10).