Page 22 - Prosiding Agraria

Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Reforma Agraria dalam Penyelesaian 7
Pertanahan di Pengadilan Landreform

C. Hasil dan Pembahasan
Penerapan Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Konflik Reforma Agraria

Isu pertanahan di Indonesia perlu ditangani dengan serius dan hati-hati oleh pemerintah
karena tanah sangat penting bagi kehidupan masyarakat, terutama bagi para petani yang
bergantung padanya. terlalu luas dimiliki oleh beberapa pihak dan menyebabkan ketidakadilan
bagi masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, pemerintah harus menciptakan kebijakan

yang adil dan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam, agar dapat menjaga
keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan masyarakat secara umum.
Sebagai tempat untuk melakukan berbagai aktivitas ekonomi, keberadaannya sangat penting
dan harus diatur secara efektif dan sungguh-sungguh (Millen Christopher Hamonangan

Lumban Tobing dan Putu Edgar Tanaya, 2023: 2731).

Negara-negara yang sedang berkembang sangat membutuhkan investasi, terutama dari
luar negeri, karena tingkat tabungan dalam negeri cenderung rendah. Investasi, khususnya
dari luar negeri, berperan penting dalam menyediakan sumber daya seperti teknologi,
manajemen, jalur ekspor, dan modal dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang.

Dengan demikian, investasi dapat meningkatkan produktivitas dan berkontribusi pada
pertumbuhan ekonomi (Jamzani Sodik dan Didi Nuryadin, 2005: 536).

Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, salah satu hasil yang diharapkan adalah
percepatan proses pengadaan tanah. Diinginkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja dapat
menyederhanakan proses akuisisi tanah untuk proyek pembangunan yang bertujuan untuk

kepentingan masyarakat dan investasi dengan mendirikan lembaga pertanahan yang khusus
untuk urusan tanah. Bank tanah diciptakan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi
dalam pengelolaan lahan serta memfasilitasi proses perolehan lahan untuk keperluan
pembangunan. Menurut Pasal 125 Undang-Undang Cipta Kerja, badan bank tanah adalah

badan khusus yang bertanggung jawab atas pengelolaan tanah. Harta kekayaan tanah bank
adalah harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan negara. Badan bank tanah bertugas
melakukan perencanaan, akuisisi, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan distribusi
tanah. Pasal 129 Undang-Undang Cipta Kerja menyatakan bahwa badan bank tanah diberikan

hak untuk mengelola tanah yang mereka kelola. Hak untuk memiliki dan mengelola tanah
dapat diberikan melalui hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai.

Undang-Undang Cipta Kerja saat ini mengikuti konsep domein verklaring yang diterapkan
pada masa penjajahan Belanda, konsep ini menjelaskan bahwa pada waktu tersebut secara
umum semua tanah dimiliki oleh pemerintah kecuali jika seseorang dapat membuktikan

bahwa ia adalah pemilik dari tanah tersebut (Putu Satria Satwika Anantha dan Ibrahim R,
2021: 859). Beberapa peraturan penting dalam bagian VIII tentang Pengadaan Tanah dalam
Undang-Undang Cipta Kerja mencakup (Dwi Kusumo Wardhani, 2020: 447- 453):