Page 27 - Prosiding Agraria

12 STRATEGI PERCEPATAN IMPLEMENTASI REFORMA AGRARIA:
MELANJUTKAN PENYELESAIAN PERSOALAN AGRARIA UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Secara khusus, faktor yang menjadi penyebab munculnya masalah pertanahan di Indonesia
adalah bahwa peraturan pertanahan saat ini belum secara menyeluruh mengakomodir
penyelesaian masalah pertanahan, pejabat pertanahan yang lambat dalam memenuhi

permintaan, jumlah tanah yang tersedia, data tanah yang tidak akurat, keterbatasan sumber
daya manusia yang bertanggung jawab atas penyelesaian masalah tanah, bisnis tanah yang
tidak sesuai dengan prosedur, dan tumpang tindih kewenangan akibat tindakan pemohon
hak atau campur tangan dari lembaga lain. Penyelesaian kasus pertanahan yang kurang efisien
di Indonesia menghambat kemajuan program-program yang sedang berlangsung. Oleh

karena itu, diperlukan solusi yang teliti untuk menyelesaikan masalah ini sehingga tanah
dapat dimanfaatkan dan dikelola untuk kemakmuran yang dapat memberikan kesejahteraan
maksimal bagi masyarakat Indonesia (Anak Agung Ayu Intan Puspadewi, 2022: 63).

Jika kasus pertanahan diselesaikan melalui sistem peradilan, ada dua opsi yang dapat
dilakukan. Pertama, kasus dapat diajukan di peradilan tata usaha negara (PTUN) jika yang

disengketakan adalah keputusan TUN yang dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat, seperti
Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait sertifikat tanah atau dokumen hak atas tanah. Oleh
karena itu, pengadilan itu didirikan untuk mendorong keadilan bagi masyarakat terhadap

keputusan yang melanggar hukum (Kayla Raissafitri dan Naufal Afrian Noormansyah,
2023: 58). Jika ada orang yang merasa dirugikan karena keputusan tersebut, dia dapat
mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Selain itu, masalah ini juga
bisa diatasi melalui jalur hukum umum ketika seseorang mengalami pelanggaran terhadap
hak kepemilikan tanahnya dengan mengajukan tuntutan ke pengadilan negeri (PN) (Erizka

Permatasari, 2021). Berbagai usaha untuk menyelesaikan masalah pertanahan masih belum
berhasil dilakukan dengan efektif.

Bila dianalisis dengan lebih mendalam, ada berbagai opsi yang bisa digunakan untuk
menyelesaikan perselisihan tanah yang dihadapi oleh pihak-pihak, terutama melalui upaya
hukum. Proses hukum litigasi adalah cara untuk menyelesaikan perselisihan melalui

pengadilan, baik di pengadilan umum (untuk kasus pidana dan perdata) maupun di PTUN
(untuk kasus administratif/keputusan surat). Situasi ini menimbulkan masalah karena akan
menimbulkan adanya perbedaan pendapat dari pengadilan yang membuat ketidakpastian

dalam hal hukum bagi semua yang terlibat. Dalam kenyataannya, penyelesaian sengketa
pertanahan sering kali terjadi tumpang tindih keputusan. Seperti kata bijak lama, “ketika ada
bukti dari fakta, maka kata-kata menjadi tidak berguna” (Kania Venisa Rachim, et.al. 2022:
49).

Dalam rangka menghadapi situasi yang tak menentu dan mengurangi konflik yang
mungkin terjadi terkait dengan kepemilikan tanah, diperlukan suatu sistem resmi yang efisien

dan mudah dalam penyelesaiannya. Diperlukan sebuah tim khusus yang bertanggung jawab
dalam menyelesaikan setiap kasus konflik agraria dengan target penyelesaian yang jelas.