Page 30 - Prosiding Agraria
P. 30

Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Reforma Agraria dalam Penyelesaian   15
                                                                            Pertanahan di Pengadilan Landreform

             yang dikenal sebagai pengadilan landreform, guna menciptakan kepastian hukum, manfaat,
             dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.



             Daftar Pustaka
             Ali,  Achmad.  (2015).  Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory) Dan  Teori Peradilan  (Judicial
                     Prudence). Jakarta: Prenada Media Group.
             Anantha, Putu Satria Satwika dan Ibrahim R. (2021). Kepastian Hukum Undang-Undang Cipta

                     Kerja Terhadap Undang-Undang Pokok Agraria Mengenai Domein Verklaring. Jurnal
                     Magister Hukum Udayana, 10(4), 857-868. https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.
                     i04.p14

             Bening, Wahyu dan Ilham Dwi Rafiqi. (2022). Permasalahan Hukum Pengaturan Bank Tanah
                     Pasca Undang-Undang Nomor 11  Tahun 2020  tentang Cipta Kerja.  Jurnal  Suara
                     Hukum, 4(2), 265-298. https://doi.org/10.26740/jsh.v4n2.p265-298
             Cahyana, Intan Nevia. (2024).  Ada  Apa  di  Balik Belum Berhasilnya Reforma  Agraria  di
                     Indonesia.  Journal  Unes Law  Review,  6(3),  8074-8083.  https://doi.org/10.31933/

                     unesrev.v6i3.1679
             Darmawan,  Agus. (2020). Politik Hukum Omnibus Law Dalam Konteks Pembangunan
                     Ekonomi Indonesia. Indonesian Journal of Law and Policy Studies, 1(1), 14-25. https://

                     doi.org/10.31000/ijlp.v1i1.2655
             Farid, Achmad Miftah. (2022). Degradasi Makna Reforma Agraria Dalam Undang-Undang
                     Cipta Kerja. Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum, 31(2), 129-140. https://doi.
                     org/10.33369/jsh.31.2.129-140
             Ishaq. (2017). Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi. Bandung:

                     Alfabeta.
             Junaidi. (2022). Sengketa Tanah: Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Terciptanya
                     Pengadilan Sengketa Tanah. Prosiding Seminar Nasional Hukum Administrasi Negara

                     “Penyelesaian Sengketa Melalui Upaya  Administratif  dan  Wacana Pembentukan
                     Lembaga Eksekutorial di Pengadilan Tata Usaha Negara”, 74-84. https://law.uii.ac.id/
                     prosiding-han-fh-uii-2022/
             Koeswahyono, Iman dan Diah Pawestri Maharani. (2022). Rasionalisasi Pengadilan Agraria
                     di Indonesia Sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Agraria Berkeadilan. Jurnal Arena

                     Hukum, 15(1), 1-19. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01501.1
             Konsorsium  Pembaruan  Agraria, diakses di  https://www.kpa.or.id/media/baca2/siaran_
                     pers/223/Catahu_2020_KPA:_Pandemi_C ovid-19_dan_Perampasan_Tanah_Berskala

                     _Besar/, pada tanggal 10 Maret 2024.
             Kusuma, M. Naufal Al Hadi, Afdhal Fadhila dan Nur Aini. (2022). Reforma Agraria Dalam
                     Upaya Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Yang Berkeadilan Melalui Pembentukan
                     Pengadilan Khusus. Jurnal Studia Legalia: Jurnal Ilmu Hukum, 3(2), 86-100.
             https://doi.org/10.61084/jsl.v3i02.32
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35