Page 29 - Prosiding Agraria

14 STRATEGI PERCEPATAN IMPLEMENTASI REFORMA AGRARIA:
MELANJUTKAN PENYELESAIAN PERSOALAN AGRARIA UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Pembentukan pengadilan landreform untuk menyelesaikan sengketa tanah didasarkan
pada pertimbangan (Achmadudin Rajab, 2016: 36):

1. menangani masalah-masalah yang muncul akibat penerapan aturan tanah yang perlu
diselesaikan dengan segera, agar tidak menghalangi kemajuan pembangunan;
2. dikarenakan terdapat karakteristik khusus yang muncul saat melaksanakan untuk

mengatasi masalah yang berkaitan dengan agraria atau tanah, diperlukan suatu
lembaga khusus yang bertanggung jawab dalam penanganannya, serta dibutuhkan
pengadilan tersendiri yang khusus menyelesaikan hal tersebut.

Pembentukan lembaga pengadilan pertanahan di Indonesia sebenarnya telah sesuai
dengan konsep hukum tujuan yang diperkenalkan oleh Gustav Radbruch. Tiga tujuan hukum

adalah untuk memastikan ketertiban, menyediakan keadilan, dan memberikan manfaat
bagi masyarakat. Pengaturan mengenai kepastian hukum dalam pembentukan Pengadilan
Khusus Pertanahan akan disesuaikan dalam peraturan perundang-undangan. Apabila

pengadilan dibentuk dengan prinsip-prinsip peradilan yang cepat, mudah, dan terjangkau,
maka keadilan akan terwujud dalam kasus-kasus pertanahan dan memberikan manfaat
bagi masyarakat yang terkena dampaknya. Oleh karena itu, kita harus menyambut dengan
antusias ide mengenai pendirian pengadilan pertanahan di Indonesia untuk mewujudkan
kesejahteraan dan keberlimpahan bagi semua warga Indonesia, terutama dalam mendukung

reformasi agraria yang lebih baik di masa depan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa konflik agraria
terus meningkat. Pembukaan perkebunan dalam skala besar, tumpang tindih penguasaan
hak atas tanah, konflik kehutanan, serta masalah pemberian lahan untuk pertambangan
seringkali saling terkait dan menjadi perhatian utama dalam pengelolaan sumber daya alam.

Situasi ini perlu diatasi dengan segera. Reformasi agraria yang diatur dalam Undang-Undang
Cipta Kerja terdapat dalam Bagian Pengadaan Tanah, dimana Pasal 125-135 memuat mengenai
lembaga bank tanah, Pasal 136 membahas tentang penguatan hak pengelolaan, dan Pasal 129

mengatur tentang durasi berlakunya hak pengelolaan. Isi Bab Pengadaan Tanah Undang-
Undang Cipta Kerja secara keseluruhan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip yang terdapat
dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Perubahan dalam undang-undang agraria
yang terdapat dalam Undang-Undang Cipta Kerja menyebabkan ketidakpastian hukum di
tengah masyarakat, terutama bagi masyarakat yang mengikuti hukum adat dan juga golongan

ekonomi menengah ke bawah. Akibatnya, pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja tidak
berjalan dengan efektif dan efisien. Bersamaan dengan gagasan Reforma Agraria yang bertujuan
untuk merombak kembali kebijakan kepemilikan tanah guna mencapai pembangunan yang

berkesinambungan. Salah satu opsi untuk menyelesaikan konflik pertanahan adalah melalui
pendirian pengadilan khusus yang mengkhususkan diri dalam menyelesaikan sengketa tanah,