Page 33 - Prosiding Agraria

PENERAPAN SISTEM ADAT UNTUK REFORMA AGRARIA

DI SEKITAR KAWASAN HUTAN:
STUDI KASUS NAGARI PAGADIH, SUMATERA BARAT

Dwiki Ridhwan , Jefri Nurrahman , Soniartha Simarmata , Ade Susanto , Syafredo
1*
2*
3
5
4
12345 World Resources Institute (WRI) Indonesia
*corresponding author: dwiki.ridhwan@wri.org, jefri.nurrahman@wri.org

Abstract: The village/Nagari Pagadih, Agam Regency, West Sumatra Province, offers unique characteristics for
studying Agrarian Reform (Reforma Agraria). Situated predominantly within Forest Estate (Kawasan Hutan),
the community of Nagari Pagadih has established Nagari Regulations on land and forest resource management
based on “Kaum” (constituent of a clan within a customary community), following the Minangkabau customary
system. Through ethnographic approach and semi-structured interviews, this research explores the application
of customary practices in Pagadih and how their implementation can support Agrarian Reform. By gathering
perspectives from the Nagari Pagadih Customary Community, local government officials, and expert, the study
reveals that land management through the Social Forestry scheme in Kawasan Hutan or Agrarian Reform
outside Kawasan Hutan needs to be combined with clan-based management to provide space for customary
communities to practice their customary system. The study concludes that the integration of customary systems,
Social Forestry, and Agrarian Reform requires opportunities to be implemented as an effort to ensure legal
certainty for customary communities and sustainability in natural resource management, while also supporting
the well-being of customary communities.
Keywords: Agrarian Reform, Customary, Kaum, Pagadih

Intisari: Desa/Nagari Pagadih, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, menawarkan karakteristik unik
dalam studi Reforma Agraria. Terletak di area yang didominasi oleh Kawasan Hutan, masyarakat Nagari Pagadih
telah menetapkan Peraturan Nagari mengenai pengelolaan sumber daya lahan dan hutan berbasis “Kaum”, sesuai
dengan sistem adat Minangkabau. Melalui pendekatan etnografi dan wawancara semi-terstruktur, penelitian
ini mengeksplorasi praktik penerapan adat di Pagadih dan bagaimana penerapannya dapat mendukung
implementasi Reforma Agraria. Dengan menggali perspektif dari Masyarakat Adat Nagari Pagadih, pemerintah
daerah, dan pakar, penelitian ini mengungkapkan bahwa pengelolaan lahan dengan skema Perhutanan Sosial
di Kawasan Hutan atau Reforma Agraria di luar Kawasan Hutan perlu dikombinasikan dengan pengelolaan
berbasis kaum agar dapat memberi ruang bagi masyarakat adat untuk mempraktikkan sistem adat. Penelitian ini
menyimpulkan bahwa integrasi sistem adat, Perhutanan Sosial, dan Reforma Agraria membutuhkan kesempatan
untuk diterapkan sebagai upaya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat dan keberlanjutan dalam
pengelolaan sumber daya alam, serta mendukung kesejahteraan masyarakat adat.
Kata Kunci: Adat, Kaum, Pagadih, Reforma Agraria