Page 37 - Prosiding Agraria
P. 37

22      STRATEGI PERCEPATAN IMPLEMENTASI REFORMA AGRARIA:
                    MELANJUTKAN PENYELESAIAN PERSOALAN AGRARIA UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT






















                  Gambar 1. Contoh Dokumentasi Aktivitas Masyarakat Pagadih selama Etnografi: Gotong Royong/
                                         Kunsi (kiri) dan Pertemuan Pemuda (kanan)
                                               Sumber: Dokumentasi Peneliti


            B.3 Wawancara Semi-Terstruktur
                 Wawancara semi-terstruktur dilaksanakan pada kurun April–Mei 2024. Peneliti memilih

            responden menggunakan  teknik  pengambilan  sampel  berdasarkan kriteria  tertentu,
            yaitu instansi  pemerintahan negara Republik Indonesia yang peneliti  nilai  relevan dalam
            pelaksanaan Reforma  Agraria.  Sesuai  Tabel 1, instansi  pemerintah  yang  disampel ialah

            perwakilan  pemerintah  daerah  terkait (representasi Pemerintah Kabupaten  Agam  dan
            Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Barat)  dan  perwakilan  pakar  dari pemerintah  pusat  yang
            menangani Reforma  Agraria  (Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang).  Dengan menggali
            perspektif informan-informan  tersebut,  peneliti berasumsi bahwa  data  dan informasi
            mengenai perspektif terhadap Reforma Agraria dari sisi pemerintahan telah tercapai.


                                          Tabel 1. Rincian narasumber wawancara
                    Kategori                        Tugas Pokok dan Fungsi
             No.    Instansi   Nama Instansi     Pemerintahan terkait Reforma     Nama Jabatan Narasumber
                                 Pemerintah
                  Pemerintah                               Agraria
               1.  Pemerintah   Kantor Pertanahan  1.  Menyelenggarakan urusan   Kepala Kantah ATR/BPN Kab.
                  Daerah      (Kantah) ATR/BPN   pemerintahan dalam bidang     Agam & Plt. Koordinator Substansi
                              Kabupaten Agam     pertanahan dan agraria di Kab.   Landreform dan Pemberdayaan
                                                 Agam                          Tanah Masyarakat, Kantah ATR/
                                               2.  Menjadi ketua harian Gugus Tugas   BPN Kab. Agam
                                                 Reforma Agraria (GTRA) Kab. Agam
             2.   Pemerintah   Sekretariat Daerah  Menjadi koordinator dalam urusan   Kepala Bagian (Kabag) SDA Setda
                  Daerah      (Setda) Kabupaten  pemerintahan terkait sumber daya alam  Kab. Agam
                              Agam             di Kab. Agam melalui Bidang Sumber
                                               Daya Alam (SDA).
             3.   Pemerintah   Dinas           1.  Menyelenggarakan urusan     Kepala Bidang Bina Nagari DPMN
                  Daerah      Pemberdayaan       pemerintahan terkait batas- batas   Kab. Agam
                              Masyarakat         administrasi desa/Nagari melalui
                              Nagari (DPMN)      Bidang Bina Nagari
                              Kabupaten Agam   2.  Menyelenggarakan urusan
                                                 pemberdayaan masyarakat Nagari,
                                                 termasuk budaya dan adat
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42