Page 28 - Prosiding Agraria

Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Reforma Agraria dalam Penyelesaian 13
Pertanahan di Pengadilan Landreform

Secara sejarah, pengadilan yang memusatkan perhatiannya pada penyelesaian konflik
pertanahan dibentuk pada tahun 1964 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21
Tahun 1964 mengenai Pengadilan Landreform (Budi Sastra Panjaitan, 2020: 20). Tujuan

pembentukan pengadilan landreform didasari oleh dua hal yaitu: 1) Sebagai langkah untuk
menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dalam implementasi kebijakan landreform;
dan 2) Pengadilan landreform akan menangani kasus-kasus spesifik yang timbul akibat
dari pelaksanaan landreform. Meskipun begitu, enam tahun kemudian pada tahun 1970,
pengadilan land reform dihapuskan melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1970 mengenai

Penghapusan Pengadilan Landreform. Penghapusan pengadilan landreform disebabkan oleh
keberadaan hakim yang memiliki pemahaman nasakom dan melanggar keputusan MPR pada
waktu tersebut (Budi Sastra Panjaitan, 2020: 268). Alasan lain untuk menghapusnya adalah

karena adanya kesulitan dalam menyelesaikan masalah reformasi agraria (Johans Kadir Putra
dan Maulidia Rani, 2021: 50).

Keputusan pengadilan untuk mencabut Pengadilan Landreform secara hukum
menyebabkan semua perselisihan tanah harus diurus dan diputuskan oleh pengadilan umum.
Akibatnya, penyelesaian sengketa tanah menjadi lambat. Kemalasan tersebut kemudian

menghasilkan kekacauan yang seringkali menyebabkan berbagai bentuk pelanggaran hak
asasi manusia.

Dengan mempertimbangkan kerumitan masalah pertanahan dan keterbatasan kemampuan
serta tanggapan lembaga yang sudah ada, maka pentingnya untuk memperkenalkan sistem
peradilan khusus untuk urusan agraria menjadi semakin jelas. Sekarang adalah waktu yang

tepat untuk memulai pembentukan pengadilan pertanahan di bawah yurisdiksi peradilan
umum di lingkungan Mahkamah Agung (M. Aulia Reza Utama, 2017: 135).

Menurut Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, terdapat
pengadilan khusus yang memiliki wewenang untuk menguji, mengadili, dan menentukan
kasus-kasus tertentu. Pengadilan khusus ini hanya dapat dibentuk di bawah Mahkamah Agung
sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pasal 1 bagian (8) Undang- Undang Nomor 48

tahun 2009 memberikan izin resmi untuk pembentukan Pengadilan Khusus yang ditetapkan
berdasarkan Undang-Undang, termasuk di dalamnya adalah izin untuk pembentukan
Pengadilan Khusus Agraria di bawah naungan Mahkamah Agung.

Pengadilan khusus adalah lembaga peradilan yang memiliki hak untuk memeriksa,
mengadili, dan memutuskan perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam lingkungan

pengadilan di bawah yurisdiksi Mahkamah Agung diatur sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Pengadilan khusus di Indonesia mencakup Pengadilan Anak, Pengadilan Hak
Asasi Manusia, Pengadilan Niaga, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Perikanan,
dan Pengadilan Hubungan Industrial. Mereka beroperasi di bawah naungan Pengadilan

Umum (Junaidi, 2022: 81).