Page 279 - Prosiding Agraria
P. 279

264     STRATEGI PERCEPATAN IMPLEMENTASI REFORMA AGRARIA:
                    MELANJUTKAN PENYELESAIAN PERSOALAN AGRARIA UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

            A.  Pendahuluan
                 Konstitusi mengamanatkan penggunaan tanah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

            Sejalan dengan amanat tersebut Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-
            Pokok Agraria (UUPA) maupun Tap 2 MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria
            dan Pengelolaan Sumber Daya Alam mendorong pelaksanaan pengelolaan pertanahan dalam
            rangka mewujudkan keadilan  dan kemakmuran  rakyat. Dalam mengatur  dan mengelola

            pertanahan di Indonesia dibentuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
            Nasional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 yang kemudian
            diperbaharui  dengan Peraturan Presiden Nomor 47  Tahun 2020  yang mengamanatkan
            tugas  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan di  bidang  agraria/pertanahan dan  tata

            ruang untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Menurut
            peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86  Tahun 2018  Tentang Reforma  Agraria
            pasal 1 menjelaskan bahwa Reforma agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan,
            pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan

            aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Tujuan utama
            dari  reforma agraria adalah  untuk mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja,
            memperbaiki akses masyarakat kepada sumber-sumber ekonomi terutama tanah,  menata
            ulang ketimpangan penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan sumber-

            sumber agraria, mengurangi konflik dan sengketa pertanahan dan keagrariaan, memperbaiki
            dan menjaga kualitas lingkungan hidup, dan meningkatkan ketahanan pangan dan energi
            masyarakat.

                 Letak Kabupaten Cianjur secara administratif berada di tengah Provinsi Jawa Barat, luas
            Kabupaten Cianjur adalah 361.435 Ha, atau 3.614,34 Km², secara geografis terletak diantara 6°

            21’-7° 25’ Lintang Selatan dan 106° 42’-107° 25’ Bujur Timur, luas wilayah Kabupaten Cianjur
            terdiri  atas daratan  (lahan) dan  perairan.  Total  luas wilayah  keseluruhan adalah  361.435
            Ha berdasarkan Peraturan Daerah No 17  Tahun 2012  Tentang  RT/RW Kabupaten Cianjur
            2011-2031 sedangkan luas lahan yang digunakan sebesar 350.148 Ha yaitu luas lahan sawah

            sebesar 66.934,30 Ha dan Luas Lahan Bukan Sawah sebesar 261.619,20 Ha (Dinas Pertanian
            Perkebunan Pangan dan Hortikultura Tahun 2020).

                 Kabupaten Cianjur terdiri dari 32 Kecamatan dan 354 desa serta 6 kelurahan. Kategori
            Indeks Desa Membangun (IDM) pada tahun 2020 Kabupaten Cianjur berada pada urutan
            ke-15 dari total 19 kabupaten/kota yang memiliki desa di Provinsi Jawa Barat dengan nilai

            IDM 0,6827 dan secara umum merupakan kategori Strata Desa Berkembang Jumlah desa di
            Kabupaten Cianjur berdasarkan strata tersebut terdiri dari 5 Desa Mandiri, 93 Desa Maju,
            240 Desa Berkembang, 16 Desa Tertinggal dan Tidak Terdapat Desa Sangat Tertinggal. (Dinas
            Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabipaten Cianjur).
   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284