Page 281 - Prosiding Agraria
P. 281
266 STRATEGI PERCEPATAN IMPLEMENTASI REFORMA AGRARIA:
MELANJUTKAN PENYELESAIAN PERSOALAN AGRARIA UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Tabel 1. Keaslian Penelitian
Nama Judul
No Jenis /Tahun Tujuan Penelitian Hasil Penelitan
Peneliti Penelitian
1 Siti Chadijah Jurnal Cendekia Kebijakan 1. Untuk Mengkaji Kabupaten Tulungagung telah
Dwi Kusumo Hukum: Vol. 6, Reforma Agraria Implementasi mendukung reforma agraria
Wardhani No 1, September Terhadap Lahan kebijakan Reforma melalui kebijakan seperti
Ali Imron 2020 Pertanian Di Agraria Terhadap Peraturan Daerah Nomor 20
Kabupaten Lahan Pertanian Tahun 2017 tentang Perlindungan
Tulungagung. di Kabupaten Lahan Pertanian, Keputusan
Tulungagung, Jawa Bupati Nomor 188.45/786/013/2019
Timur. tentang Tim Koordinasi
2. Untuk Mengetahui Konsolidasi Tanah, dan data
apa saja faktor kajian rencana Lahan Pertanian
pendukung dan Pangan. Namun, implementasi
penghambat menghadapi hambatan, terutama
dalam pelaksanaan peralihan kepemilikan sawah
reforma agraria menjadi non-sawah karena
pada lahan pesatnya pengembangan kota.
pertanian di Perubahan kepemilikan lahan
Kabupaten pertanian juga terjadi melalui
Tulungagung, Jawa transaksi jual beli, waris, hibah,
Timur. dan lainnya. Diperlukan komitmen
dari Pemerintah Daerah untuk
mencegah alih fungsi lahan dan
melakukan sosialisasi peraturan
serta penindakan terhadap
pelanggaran. Pemerintah juga
harus memberikan bantuan pada
petani seperti pupuk dan bibit
unggul.
2 Hartana Jurnal Pendidikan Upaya 1. Mengetahui Sebanyak 98% penggarap PT. Pakis
Ketut Meri Kewarganegaraan Pemerintah penerapan syarat- Aji yang terlibat konflik tanah
Kertiasih Undiksha Vol. 7 Indonesia syarat hukum tidak memahami pelaksanaan
No. 3 Tahun Dalam normatif dalam program reforma agraria, menurut
2019 Melaksanakan praktek pada analisis sebelumnya. Meskipun
Reforma setiap peristiwa petani senang dengan penyelesaian
Agraria Untuk hukum tertentu sengketa tanah, mereka tidak puas
Memenuhi yang terjadi dalam dengan hak kepemilikan yang
Harapan suatu masyarakat. mereka miliki. permasalannya
Masyarakat 2. Mendeskripsikan adalah petani tidak mengakui
Yang fenomena kepemilikan mereka atas tanah
Bersengketa yang terjadi di yang mereka kelola. Mereka
Lahan lapangan, dan ingin memanfaatkannya sebagai
melakukan sumber pendapatan, namun
verifikasi yang belum memiliki argumen hukum
bertujuan untuk yang kuat. Petani di eks PT. Harta
mengetahui Pakis Aji prihatin karena tidak
dampak memiliki sertifikat resmi sehingga
pelaksanaan orang lain bisa terus mengelola
reforma agraria dan merugikan mereka tanpa ada
terhadap kekuatan hukum. Oleh karena
tanggapan positif itu, pemerintah perlu membantu
masyarakat petani memahami inisiatif
yang terkena reforma agraria agar pengalihan
dampaknya. kepemilikan dapat mengikuti
prosedur hukum yang benar.