Page 281 - Prosiding Agraria
P. 281

266     STRATEGI PERCEPATAN IMPLEMENTASI REFORMA AGRARIA:
                    MELANJUTKAN PENYELESAIAN PERSOALAN AGRARIA UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

                                                Tabel 1. Keaslian Penelitian
                     Nama                         Judul
             No                 Jenis /Tahun                  Tujuan Penelitian        Hasil Penelitan
                    Peneliti                    Penelitian
             1    Siti Chadijah  Jurnal Cendekia   Kebijakan   1.  Untuk Mengkaji   Kabupaten Tulungagung telah
                  Dwi Kusumo   Hukum: Vol. 6,   Reforma Agraria   Implementasi   mendukung reforma agraria
                  Wardhani    No 1, September   Terhadap Lahan   kebijakan Reforma  melalui kebijakan seperti
                  Ali Imron   2020            Pertanian Di     Agraria Terhadap   Peraturan Daerah Nomor 20
                                              Kabupaten        Lahan Pertanian   Tahun 2017 tentang Perlindungan
                                              Tulungagung.     di Kabupaten     Lahan Pertanian, Keputusan
                                                               Tulungagung, Jawa  Bupati Nomor 188.45/786/013/2019
                                                               Timur.           tentang Tim Koordinasi
                                                            2.  Untuk Mengetahui  Konsolidasi Tanah, dan data
                                                               apa saja faktor   kajian rencana Lahan Pertanian
                                                               pendukung dan    Pangan. Namun, implementasi
                                                               penghambat       menghadapi hambatan, terutama
                                                               dalam pelaksanaan  peralihan kepemilikan sawah
                                                               reforma agraria   menjadi non-sawah karena
                                                               pada lahan       pesatnya pengembangan kota.
                                                               pertanian di     Perubahan kepemilikan lahan
                                                               Kabupaten        pertanian juga terjadi melalui
                                                               Tulungagung, Jawa  transaksi jual beli, waris, hibah,
                                                               Timur.           dan lainnya. Diperlukan komitmen
                                                                                dari Pemerintah Daerah untuk
                                                                                mencegah alih fungsi lahan dan
                                                                                melakukan sosialisasi peraturan
                                                                                serta penindakan terhadap
                                                                                pelanggaran. Pemerintah juga
                                                                                harus memberikan bantuan pada
                                                                                petani seperti pupuk dan bibit
                                                                                unggul.
             2    Hartana     Jurnal Pendidikan  Upaya      1.  Mengetahui      Sebanyak 98% penggarap PT. Pakis
                  Ketut Meri   Kewarganegaraan  Pemerintah     penerapan syarat-  Aji yang terlibat konflik tanah
                  Kertiasih   Undiksha Vol. 7   Indonesia      syarat hukum     tidak memahami pelaksanaan
                              No. 3 Tahun     Dalam            normatif dalam   program reforma agraria, menurut
                              2019            Melaksanakan     praktek pada     analisis sebelumnya. Meskipun
                                              Reforma          setiap peristiwa   petani senang dengan penyelesaian
                                              Agraria Untuk    hukum tertentu   sengketa tanah, mereka tidak puas
                                              Memenuhi         yang terjadi dalam  dengan hak kepemilikan yang
                                              Harapan          suatu masyarakat.  mereka miliki. permasalannya
                                              Masyarakat    2.  Mendeskripsikan   adalah petani tidak mengakui
                                              Yang             fenomena         kepemilikan mereka atas tanah
                                              Bersengketa      yang terjadi di   yang mereka kelola. Mereka
                                              Lahan            lapangan, dan    ingin memanfaatkannya sebagai
                                                               melakukan        sumber pendapatan, namun
                                                               verifikasi yang   belum memiliki argumen hukum
                                                               bertujuan untuk   yang kuat. Petani di eks PT. Harta
                                                               mengetahui       Pakis Aji prihatin karena tidak
                                                               dampak           memiliki sertifikat resmi sehingga
                                                               pelaksanaan      orang lain bisa terus mengelola
                                                               reforma agraria   dan merugikan mereka tanpa ada
                                                               terhadap         kekuatan hukum. Oleh karena
                                                               tanggapan positif   itu, pemerintah perlu membantu
                                                               masyarakat       petani memahami inisiatif
                                                               yang terkena     reforma agraria agar pengalihan
                                                               dampaknya.       kepemilikan dapat mengikuti
                                                                                prosedur hukum yang benar.
   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286