Page 286 - Prosiding Agraria

Rancang Bangun Sistem Digital 271
Sebagai Instrumen Bantu Menentukan Tingkat Prioritas Kelayakan TORA Sebagai Objek Redistribusi Tanah

yang telah membentuk Tim GTRA yang susunan anggotanya belum sesuai dengan
Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan
Reforma Agraria sebagaimana tertuang dalam Pasal 69 ayat (2) dan ayat (3) agar

disesuaikan.Output pembentukan GTRA adalah Keputusan Bupati/Walikota
tentang Tim GTRA Kabupaten/Kota. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya,
Tim GTRA berhak

1.2 Penunjukan Konsultan Perorangan GTRA
Kualifikasi Konsultan Perorangan GTRA dapat berasal dari lulusan Strata 1 jurusan:

Hukum, Perencanaan Wilayah dan Kota, Geografi, Geodesi, Pertanian, Kehutanan,
Ilmu Komunikasi, Ilmu Kesejahteraan Sosial, Teknik Informatika atau jurusan
lain yang disesuaikan dengan kebutuhan.
Jumlah Konsultan Perorangan GTRA disesuaikan dengan kebutuhan Tim GTRA
dan anggaran yang tersedia. Jika kebutuhan Konsultan Perorangan GTRA dirasa

kurang dan belum terakomodir oleh POK yang dianggarkan dan dibiayai dari
APBN, maka dapat dicarikan sumber pendanaan lainnya untuk penambahan
personil sesuai kebutuhan masing-masing Kabupaten/Kota.

Tugas Konsultan Perorangan pada GTRA Kabupaten/Kota antara lain:
a. Membantu pelaksanaan Inventarisasi, Identifikasi, Pengolahan, Analisa,
Updating data TORA hasil Pendataan TORA ke lokasi;
b. Membantu pelaksanaan Inventarisasi dan Identifikasi (pengumpulan data)
potensi penataan akses baik oleh Pemerintah Daerah maupun pihak terkait

lainnya di tingkat Kabupaten/Kota;
c. Membantu penyiapan data untuk analisis penggunaan tanah penggunaan
tanah tanah dengan tata ruang, aspek fisik (kemampuan tanah), penguasaan

tanah (hak atas tanah), kebijakan pembangunan, dan sosial ekonomi pada
lokasi potensi TORA yang akan ditindaklanjuti dengan kegiatan penataan aset;
d. Membantu penyiapan bahan penyelesaian konflik agraria di tingkat Kabupaten/
Kota;
e. Membantu fasilitasi pelaksanaan integrasi penataan aset dan penataan akses di

tingkat Kabupaten/Kota;
f. Membantu penyusunan data potensi penataan aset dan potensi penataan akses
di tingkat Kabupaten/Kota;

g. Membantu mengolah dan updating data TORA di tingkat Kabupaten/Kota
pada aplikasi SIG TORA;
h. Membantu menyusun dan menyampaikan Laporan GTRA Kabupaten/Kota
kepada GTRA Provinsi;
i. Menjalankan penugasan lainnya yang diberikan oleh Tim GTRA Kabupaten/

Kota.