Page 288 - Prosiding Agraria

Rancang Bangun Sistem Digital 273
Sebagai Instrumen Bantu Menentukan Tingkat Prioritas Kelayakan TORA Sebagai Objek Redistribusi Tanah

Dalam rapat koordinasi disampaikan arahan dalam pelaksanaan tugas dari GTRA
yang dibentuk maupun laporan dan tindak lanjut atau pelaksanaan GTRA tahun
sebelumnya. Rapat Koordinasi dipimpin oleh Bupati/Walikota selaku Ketua Tim

GTRA Kabupaten/Kota. Apabila Bupati/Walikota berhalangan dapat didelegasikan
kepada anggota GTRA yang lain.
Dalam rapat koordinasi awal GTRA setidaknya dapat membahas terkait rencana
aksi yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang
Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, sebagai berikut:

1. Penataan aset;
2. Penyelesaian konflik agraria;
3. Pemberdayaan ekonomi subjek reforma agraria; dan

4. Partisipasi masyarakat dalam percepatan pelaksanaan reforma agraria.
2.2 Pendataan TORA & Pengembangan Penataan akses

Pendataan TORA dan rencana pengembangan penataan akses di setiap Kabupaten/
Kota dilaksanakan oleh satuan tugas yang telah ditetapkan atau petugas yang
ditunjuk dari Kantor Pertanahan. Dalam pelaksanaan kegiatan ini dialokasikan

sejumlah anggaran untuk perjalanan dinas ke lokasi-lokasi yang mempunyai
potensi TORA maupun potensi pengembangan penataan akses.Pendataan TORA
adalah pengumpulan data/informasi lokasi-lokasi bidang tanah yang berpotensi
untuk dijadikan sebagai TORA. Data TORA berasal dari berbagai sumber baik
yang berasal dari internal Kementerian ATR/BPN, dan sumber eksternal dari

Kementerian/Lembaga lain (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
dan Kementerian Desa dan PDTT), Pemerintah Daerah, maupun usulan dari
masyarakat (kelompok masyarakat dan LSM). Data TORA yang dikumpulkan

adalah data spasial dan data tabular (atribut). Secara umum data TORA berasal
dari sumber-sumber tanah yang dikelompokkan menjadi:
A. TORA dari Kawasan Hutan:
1. Alokasi TORA dari 20% pelepasan Kawasan Hutan untuk perkebunan yang
dapat diusahakan;

2. Kawasan HPK-TP dan program pencetakan sawah baru; dan
3. hasil kegiatan penyelesaian penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan
Negara dengan penataan Kawasan Hutan dalam rangka pengukuhan

Kawasan Hutan
B. TORA non-Kawasan Hutan:

1. Tanah Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai yang telah
habis masa berlakunya serta tidak dimohon perpanjangan, dan/atau tidak
dimohon pembaruan haknya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah

berakhirnya hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai.