Page 287 - Prosiding Agraria

272 STRATEGI PERCEPATAN IMPLEMENTASI REFORMA AGRARIA:
MELANJUTKAN PENYELESAIAN PERSOALAN AGRARIA UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Konsultan Perorangan GTRA harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dari
Aplikasi Online Submission Single (OSS), apabila proses pengadaan langsung
melalui aplikasi SPSE maka wajib mendaftar dan terverifikasi di SIKaP, dengan

KBLI 63111 (Kelompok ini mencakup kegiatan pengolahan dan tabulasi semua
jenis data. Kegiatan ini bisa meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan
laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan
pengolahan. Termasuk pembagian fasilitas mainframe ke klien dan penyediaan
entri data dan kegiatan pengelolaan data besar (big data). Mengingat nilai

kontrak Konsultan Perorangan GTRA (sub profesional) dibawah Rp 100.000.000,-
maka berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan
atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah, pengadaan Konsultan Perorangan (Jasa Konsultansi) GTRA melalui
Pengadaan Langsung oleh Pejabat Pengadaan.

1.3 Penyiapan Rencana Kerja Pelaksanaan GTRA.
Penyiapan rencana kerja yang perlu dibuat antara lain:
a. Pembuatan Jadwal Rencana Pelaksanaan Kegiatan (time schedule) dalam 1 tahun

anggaran.
b. Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM).
c. Melalui pengelolaan SDM secara tepat diharapkan kegiatan yang dilakukan dapat
diselesaikan sesuai waktu yang telah ditetapkan dalam rencana jadwal pelaksanaan.
d. Rencana Penyerapan Anggaran (RPA).

Tujuan Rencana Penyerapan Anggaran adalah untuk mendorong percepatan
penyerapan anggaran dan meningkatkan efektifitas dalam pelaksanaan kegiatan.
RPA dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi pemangku kepentingan yang

terlibat dalam GTRA terhadap target dan capaian penyerapan anggaran; dapat
dijadikan sebagai alat monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran.
e. Penyiapan data
Data yang disiapkan dapat diidentifikasi dalam 2 kategori data yaitu:
1. Data potensi/indikasi TORA.

2. Data penatagunaan tanah, yang meliputi tata ruang, penguasaan tanah (hak
atas tanah), aspek fisik (kemampuan tanah), kebijakan pembangunan, dan
sosial ekonomi. Dapat juga bersumber dari Neraca PGT (kecamatan atau

kabupaten), Neraca Perkebunan).
3. Data TORA yang dapat ditindaklanjuti.
4. Data potensi akses dari pemangku kepentingan terkait dalam penyelenggaraan
GTRA.

2. Pelaksanaan

2.1 Rapat Koordinasi