Page 291 - Prosiding Agraria

276 STRATEGI PERCEPATAN IMPLEMENTASI REFORMA AGRARIA:
MELANJUTKAN PENYELESAIAN PERSOALAN AGRARIA UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

1. Informasi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah hasil pengumpulan
data lapang;
2. Informasi pemilikan tanah bisa diperoleh dari aplikasi KKP pada Kantor

Pertanahan dan data PBB;
3. Tata ruang wilayah;
4. Aspek fisik (kemampuan tanah, rawan bencana, kelerengan, dan lainnya);
5. Kebijakan Pembangunan (Proyek Strategis Nasional atau pengadaan tanah
untuk kepentingan umum);

6. Sosial ekonomi (demografi dan pendapatan Masyarakat).

Gambar 4. Bagan Alir Pengolahan Data Potensi TORA
Hasil Analisa adalah sebagai berikut:

I. Kategori Prioritas 1 (layak) merupakan lokasi TORA dengan penggunaan tanah
budidaya (sawah, kebun, kampung) dan tidak ada faktor penghambat.
II. Kategori Prioritas 2 (layak konfirmasi) merupakan lokasi TORA terdapat dengan

penggunaan tanah hutan lebat dan arahan tata ruang non budidaya maka perlu
dikonfirmasi baik di lapangan/dengan pihak terkait.
III. Kategori Prioritas 3 (tidak layak) merupakan lokasi-lokasi TORA yang terdapat
faktor penghambat fisik seperti lereng >30%, badan air atau terdapat gambut.

3. Updating Data Spasial TORA pada Web SIGTORA
Setelah data TORA hasil pengumpulan diolah dan dianalisa menggunakan SIGTORA

desktop, hasilnya kemudian di update oleh admin pada Web SIGTORA yang merupakan
sistem informasi untuk menampilkan data dan informasi RA secara online yang dapat
diakses pada: https://sigtora.atrbpn.go.id.
Pendataan TORA dan Pengembangan Akses yang dilaksanakan oleh GTRA Provinsi

dilaksanakan pada kabupaten/kota yang belum terbentuk atau mendapat alokasi
pendanaan GTRA kabupaten/kota. Apabila dalam suatu provinsi di mana seluruh