Page 274 - Prosiding Agraria

Analisis Hukum Perjanjian Pengusahaan 259
Tanah Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan di Indonesia

Setiap orang memiliki hak untuk menggunakan tanah adat seeara individual. Penguasaan
hak ulayat pada masyarakat hukum adat berlangsung sesuai dengan pemberian haknya untuk
waktu tertentu. Meskipun ada hak-hak pribadi, masih ada hakhak kolektif dalam masyarakat

hukum adat. Usaha perusahaan yang dilakukan di atas hak kelola masyarakat adat dalam
perjanjian tersebut dicantumkan jangka waktu berakhirnya. Hal ini sesuai dengan peraturan
yang mengatur tentang Hak Guna Usaha atas Tanah. Hak Guna Usaha atas tanah untuk usaha
perusahaan dapat hapus karena berakhirnya perjanjian pemanfaatan tanah antara perusahaan
dengan masyarakat adat, untuk tanah dengan Hak Guna Usaha di atas tanah hak pengelolaan.

Hak Guna Usaha atas tanah yang telah habis masa berlakunya apakah dapat diperpanjang
atau tidak tergantung dari keputusan masyarakat hukum adat apakah memberikan izin atau
rekomendasi perpanjangan di Kantor Pertanahan atau menolak. Penolakan izin perpanjangan

hak guna usaha perusahaan dari hak pengelolaan masyarakat adat akan berakibat tanah
tersebut menjadi milik atau hak masyarakat hukum adat kembali.

Hak Guna Usaha atas tanah yang tidak diberikan kembali kepada perusahaan baik untuk
perpanjangan maupun pembaharuan hak, maka bangunan dan benda-benda yang ada di atas
tanah hak guna usaha tersebut diatur dalam klausul-klausul perjanjian pengusahaan tanah

antara perusahaan dengan masyarakat hukum adat. Berdasarkan peraturan, hak guna usaha
atas tanah yang tidak diperpanjang, maka hak guna usaha atas tanah tersebut secara otomatis
hapus karena berakhirnya perjanjian pengusahaan tanah. Oleh karena itu, sesuai dengan
ketentuan Pasal 15 ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021, bahwa hak guna usaha
berakhir dan hak pengelolaan tanah ulayat hapus, maka hak ulayat menjadi tanah masyarakat

hukum adat atau tanah ulayat kembali.

Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021, menurut ketentuan dalam
Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian
Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, kedudukan tanah Hak Guna Usaha yang
berasal dari tanah ulayat pada saat berakhir, Hak Guna Usaha dihapus berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tanah tersebut menjadi tanah negara.
Peraturan Menteri Agraria No. 5 Tahun 1999 telah dicabut dan sekarang menjadi Peraturan
Menteri Agraria No. 18 Tahun 20.21. Sementara itu, proses hak guna usaha perusahaan di

atas tanah hak pengelolaan tanah ulayat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2021 jo Peraturan Menteri Agraria Nomor 18 Tahun 2021 dimulai dari perjanjian penegunaan
tanah kemudian diajuk-an oleh kedua belah pihak ke Kantor Pertanahan setempat untuk
mendapatkan sertifikat tanah Hak Pengelolaan dan Hak Guna Usaha. Jika lahan Hak Guna
Usaha perusahaan telah berakhir, maka lahan Hak Kelola Masyarakat Adat akan menjadi

tanah ulayat Masyarakat Adat kembali.

Hak pengelolaan yang berasal dari tanah ulayat sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 diharapkan dapat menjadi solusi yang menguntungkan
kedua belah pihak. Di satu sisi, investor terpenuhi kebutuhan tanahnya untuk investasi dan
dapat menjamin hak atas tanahnya atas hak pengelolaan yang berasal dari tanah ulayat. Di