Page 270 - Prosiding Agraria

Analisis Hukum Perjanjian Pengusahaan 255
Tanah Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan di Indonesia

Perusahaan yang ingin menjalankan usahanya di atas tanah ulayat harus melakukan
proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan tersebut
antara lain Undang-Undang Pertanahan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021

dan Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 18 Tahun 2019.
Perusahaan yang menggunakan tanah ulayat harus melalui proses perizinan. Sebelum

mengajukan permohonan izin, perusahaan membuat perjanjian dengan masyarakat hukum
adat baik di bawah tangan maupun di hadapan pejabat yang berwenang dengan sepengetahuan
ketua adat dan desa setempat. Hak pengelolaan tanah ulayat yang diusahakan oleh perusahaan

dilakukan berdasarkan kerja sama dengan perjanjian pengusahaan lahan.
Perjanjian pengusahaan lahan adalah perjanjian antara para pihak untuk melaksanakan

ketentuan hukum perdata yang berkaitan dengan hak atas tanah.

Perjanjian adalah suatu hubungan hilkum antara dua pihak dimana salah satu pihak
berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi
tuntutan tersebut. Pengertian ini berarti bahwa perjanjian adalah suatu janji, baik lisan
maupun tertulis, yang berfungsi sebagai alat bukti di kemudian hari apabila terjadi

perselisihan di antara para pihak yang membuat perjanjian tersebut.Bentuk perjanjian

ada yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, apabila bentuk ini dilanggar,
maka perjanjian tersebut tidak sah, seperti Perjanjian Hak Tanggungan dengan APHT (Akta
Pemberian Hak Tanggungan) yang harus dibuat dengan akta dari Pejabat Pembuat Akta
Tanah. Perjanjian yang ditetapkan oleh pemerintah harus didasarkan pada syarat-syarat

sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Perjanjian pengusahaan lahan antara perusahaan dengan masyarakat adat didasarkan
pada ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu adanya kesepakatan
antara para pihak yang mengikatkan diri, kecakapan para pihak yang membuat perjanjian,
hal tertentu yang ditentukan dalam perjanjian dan adanya suatu sebab yang halal serta tidak

bertentangan dengan kepatutan, kesusilaan dan peraturan yang berlaku.

Tahap persiapan untuk pengaiuan permohonan hak pengelolaan bagi masyarakat hukum
adat meliputi:

a. Pengajuan permohonan hak pengelolaan, tanah harus dikuasai seeara fisik oleh
masyarakat hukum adat dengan data fisik dan yuridis yang dibuktikan oleh kantor
agraria setempat;

b. Cara mendapatkan tanah untuk hak pengelolaan dari tanah ulayat;
c. Masyarakat hukum adat memperoleh lahan berdasarkan perjanjian pengusahaan
lahan yang didasarkan pada permohonan hak guna usaha di atas hak pengelolaan
oleh perusahaan; dan
d. Tanah ulayat tidak tunduk pada hak atas tanah dan tidak termasuk dalam hutan

negara dan kawasan konservasi.