Page 268 - Prosiding Agraria

Analisis Hukum Perjanjian Pengusahaan 253
Tanah Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan di Indonesia

dalam wilayah penguasaan masyarakat adat yang pada kenyataannya masih ada dan tidak
dilekati dengan hak atas tanah. A.P. Parlindungan menyatakan bahwa hak pengelolaan yaitu
beheersrecht, yang diterjemahkan menjadi hak penguasaan (Parlindungan, 1994). Supriadi

berpendapat, hak pengelolaan berasal dari kata beheersrecht yang berarti hak Penguasaan
yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1953 tentang Hak Penguasaan Atas
Tanah-tanah Negara (Supriadi, 2007). Maria S.W. Sumardjono menyatakan bahwa Peraturan
Pemerintah No. 8 Tahun 1953 mengatur hak penguasaan atas tanah-tanah negara (Sumardjono,
2009).

Hak guna usaha menurut hukum pertanahan nasional adalah hak untuk mengusahakan
tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu tertentu, untuk perusahaan
pertanian, perikanan atau peternakan. Hak guna usaha diberikan paling lama 25 tahun dan
untuk perusahaan yang memerlukan jangka waktu lebih lama dapat diberikan paling lama
35 tahun. Atas permintaan pemegang hak dan dengan memperhatikan kondisi perusahaan

jangka waktu tersebut dapat diperpanjang paling lama 25 tahun, untuk perusahaan pertanian,
perikanan, atau peternakan (Dewi, 2020). Kebijakan ini ditindaklanjuti dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Milik, Hak Guna Bangunan,

dan Hak Guna Usaha atas Tanah, serta Pendaftaran Tanah.
Penguasaan hak guna usaha di atas tanah yang berstatus bukan hak milik tidak boleh

melanggar ketentuan dan perjanjian penggunaan tanah yang telah disepakati. Berkenaan
dengan hak pengelolaan masyarakat hukum adat atas pemberian hak guna usaha atas tanah
untuk perusahaan, disyaratkan bahwa suatu wilayah yang dikuasai oleh masyarakat hukum

adat harus memiliki batas-batas wilayah sebagaimana diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014
tentang desa. Penerapan asas pemisahan horizontal dengan pemberian hak guna usaha
atas tanah dalam konsesi tanah ulayat oleh perusahaan atas dasar hak pengelolaan milik
masyarakat hukum adat diakui dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021.Hak guna
usaha (HGU) merupakan hak khusus atas tanah yang masa berlakunya dibatasi dalam jangka

waktu tertentu yang memerlukan kejelasan, baik mengenai syarat-syarat memperolehnya, tata
cara pemberiannya, perpanjangan jangka waktu dan pembaharuan haknya, maupun status
tanah dan benda-benda yang ada di atasnya setelah jangka waktu tersebut berakhir. Tanah

ulayat adalah tanah masyarakat hukum adat. Menurut Boedi Harsono, hak ulayat masyarakat
hukum adat adalah serangkaian wewenang dan kewajiban dari suatu masyarakat hukum adat
yang berhubungan dengan tanah yang berada di dalam lingkungan wilayahnya (Harsono,
2003). Subjek hak ulayat adalah masyarakat hukum adat secara keseluruhan, yaitu seluruh
nusantara. Penguasaan masyarakat atas hak ulayat tidak boleh berada di tangan perorangan

tetapi harus berada di tangan masyarakat. Objek hak ulayat meliputi tanah (daratan), air,
tumbuh-tumbuhan (kekayaan alam) yang terkandung di dalamnya, dan binatang-binatang
liar yang hidup bebas di dalam hutan (Muhammad, 2014).

Hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dimiliki oleh masyarakat
hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup warganya. Kewenangan