Page 263 - Prosiding Agraria

248 STRATEGI PERCEPATAN IMPLEMENTASI REFORMA AGRARIA:
MELANJUTKAN PENYELESAIAN PERSOALAN AGRARIA UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Gambar 8. Visualisasi Tumpang Tindih Lahan HGU dengan Kawasan Transmigrasi

Kurangnya data spasial dan ketidakakuratan dapat menyebabkan berbagai tantangan dan
masalah dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan transmigrasi. Secara keseluruhan,

data spasial memberikan landasan yang kuat untuk pengelolaan lahan yang lebih baik dan
berkelanjutan di kawasan transmigrasi, membantu mengidentifikasi masalah sejak dini, dan
memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih informatif dan responsif terhadap kondisi
lapangan. Penggunaan data spasial merupakan alat yang efektif dalam mengidentifikasi dan
menyelesaikan masalah tumpang tindih penguasaan tanah di kawasan transmigrasi. Selain itu,

implementasi analisis data spasial dapat membantu pemerintah dan pemangku kepentingan
lainnya dalam pengelolaan suatu kawasan dengan lebih baik, dan dapat mencegah konflik
tumpang tindih lahan, serta membantu dalam pengambilan keputusan berbasis spasial.

D. Kesimpulan
Terdapat 3 tipologi permasalahan dalam proses legalisasi bidang tanah transmigrasi yaitu:
okupasi masyarakat, tumpang tindih dengan kawasan hutan, dan tumpang tindih dengan

kawasan HGU. Kunci dari permasalahan tumpang tindih lahan adalah geodatabase spasial
yang terpadu dan bisa dimanfaatkan antar institusi. Oleh sebab itu, diperlukan koordinasi
lintas sektoral yang kuat antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan

Nasional, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Daerah baik Provinsi dan Daerah dalam
pembuatan geodatabase spasial terintegrasi sehingga tidak terjadi ketidaksesuaian secara
spasial dalam rangkaian proses program transmigrasi.

E. Ucapan Terimakasih
Tim Peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi
2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi
4. Seluruh pihak yang berkontribusi dalam proses penulisan makalah ini.