Page 262 - Prosiding Agraria
P. 262

Tipologi Permasalahan Legalisasi Bidang Tanah Transmigrasi   247
                                               di Provinsi Jambi dan Upaya Penyelesaiannya dengan Memanfaatkan Data Spasial





































                        Gambar 7. Peta Hasil Pengumpulan Data TORA Tim GTRA Kanwil BPN Provinsi Jambi

                  3.  Pemanfaatan data spasial pada sengketa perusahaan dan badan usaha
                     Peta memainkan peran penting dalam negosiasi sengketa lahan transmigrasi dengan
                     perusahaan. Dengan menyediakan representasi visual yang jelas dan akurat mengenai

                     situasi di lapangan, peta dapat membantu semua pihak yang terlibat dalam memahami
                     konteks, dan mengidentifikasi masalah. Upaya penyelesaian permasalahan tumpang
                     tindih lahan transmigrasi dengan perusahaan dan badan usaha, maka data spasial
                     yang dapat digunakan antara lain:

                     a.  Peta Administrasi,
                     b.  Peta Transmigrasi,
                     c.  Peta Hak Guna Usaha,
                     d.  Peta Izin Usaha Perkebunan,

                     e.  Peta Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan,
                     f.  Peta Izin Usaha Pertambangan,
                     g.  Peta Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Jambi
                     h.  Citra Satelit Resolusi Tinggi atau Foto Udara

                     Hasil  pemanfaatan data  spasial  dapat  memperlihatkan  keadaan  permasalahan

                     yang  ada.  Dengan demikian,  maka  dapat  ditelusuri  pihak-pihak  mana  saja  yang
                     berkepentingan dalam masalah tumpang tindih tersebut. Overlay terhadap beberapa
                     data spasial, seperti Peta HGU, Peta Kawasan Transmigrasi dan Foto Udara, dapat
                     memperlihatkan kawasan yang saling tumpang tindih. Gambar 8 merupakan contoh

                     pemanfaatan  data spasial  untuk  mengetahui  kawasan  transmigrasi  yang saling
                     tumpang tindih dengan kawasan perusahaan atau badan usaha.
   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267