Page 258 - Prosiding Agraria

Tipologi Permasalahan Legalisasi Bidang Tanah Transmigrasi 243
di Provinsi Jambi dan Upaya Penyelesaiannya dengan Memanfaatkan Data Spasial

3. Sengketa Perusahaan dan Badan Usaha
Lahan transmigrasi yang terindikasi overlap dengan lahan milik perusahaan dan
badan usaha, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Melakukan konfirmasi dan identifikasi terkait pengaduan/laporan warga
transmigran.
b. Mengumpulkan data dan dokumen terkait pencadangan areal, perencanaan,
penempatan, legalitas lahan, penguasaan perusahaan/badan usaha dan dokumen
pendukung lainnya.

c. Melakukan koordinasi dengan Tim GTRA dan pihak terkait.
d. Melakukan peninjauan langsung ke lokasi yang bermasalah.
e. Melakukan kajian untuk pengambilan keputusan awal guna menentukan metode

penyelesaian.
f. Melaksanakan superimpose peta lahan transmigrasi dengan lahan milik perusahaan
untuk mengetahui lahan yang bertampalan.
g. Melakukan negosiasi dan mediasi untuk penyelesaian sengketa dengan perusahaan/
badan usaha. Apabila penyelesaian melalui negosiasi dan mediasi (non litigasi)

tidak mencapai kesepakatan, penyelesaian dilakukan melalui jalur litigasi.
h. Pemerintah daerah menyelesaikan lahan yang disengketakan dan telah diterbitkan
Sertipikat Hak Milik dan/atau telah diserahkan kepada pemerintah daerah.

Kanwil BPN Jambi juga telah memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG)
yang dikembangkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

dengan nama Tali Pegas (Digitalisasi Pemetaan dan Pembangunan Geodatabase). Penggunaan
aplikasi SIG ini merupakan strategi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam
mengidentifikasi, merekam dan memantau permasalahan tanah transmigrasi di Indonesia

yang dilengkapi dengan Kepmen No. 195 Tahun 2023 dan Kepmen No. 192 Tahun 2023.
Langkah-langkah yang diambil dalam pemanfaatan data spasial berbasis sistem informasi
geografis adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan geodatabase sesuai tipologi permasalahan pertanahan transmigrasi.
2. Penyeragaman sistem koordinat yang digunakan pada masing-masing peta.

3. Melengkapi daftar subyek dan obyek (No Kaveling) pada data atribut.
4. Pengumpulan peta yang tersedia di pusat, dinas provinsi, dan dinas kabupaten.
5. Melakukan digitasi peta yang telah diperoleh.
6. Proses digitalisasi dilakukan dengan memanfaatkan sistem informasi geografis
dengan menggunakan perangkat lunak ArcGIS.

Penggunaan Data spasial untuk mengidentifikasi permasalahan tumpang tindih
penguasaan tanah yang terjadi di kawasan transmigrasi

Data spasial mengacu pada informasi yang memiliki referensi geografis dan dapat
digunakan untuk analisis dan visualisasi kondisi geografis suatu area. Dalam konteks