Page 255 - Prosiding Agraria

240 STRATEGI PERCEPATAN IMPLEMENTASI REFORMA AGRARIA:
MELANJUTKAN PENYELESAIAN PERSOALAN AGRARIA UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

tersebut tidak terdapat permasalahan dan siap ditindaklanjuti untuk proses sertifikasi.
Namun demikian, masih terdapat 4.645 bidang tanah pada lokasi transmigrasi pada kondisi
bermasalah. Persentase lahan transmigrasi yang sudah dan belum bersertifikat dapat dilihat

pada Gambar 2.

Gambar 2. Sertifikasi Tanah Transmigrasi di Provinsi Jambi
(Sumber: Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi)
Tunggakan beban sertipikasi bidang tanah tersebut tersebar di beberapa kabupaten
di Provinsi Jambi. Kabupaten Bungo menjadi kabupaten dengan jumlah beban sertipikasi

terbanyak, sejumlah 2.256 bidang tanah. Tabel 1, menunjukkan persebaran jumlah beban
Sertipikat Hak Milik (SHM) pada masing-masing kabupaten di Provinsi Jambi.

Tabel 1. Persebaran Sisa Beban SHM Provinsi Jambi (Sumber: Kanwil BPN Provinsi Jambi)
No Jumlah Bidang Kabupaten
1 400 MUARO JAMBI
2 24 TANJUNG JABUNG TIMUR
3 1514 SAROLANGUN
4 1392 MERANGIN
5 2256 BUNGO
6 415 KERINCI
7 39 BATANGHARI
8 50 TANJUNG JABUNG BARAT

Sementara itu, terdapat total 23 kasus tanah transmigrasi yang bermasalah. Berikut

merupakan penyebab permasalahan di lahan transmigrasi dan jumlah kasusnya:

1. Okupasi masyarakat sejumlah 12 kasus,
2. sengketa dengan perusahaan sejumlah 4 kasus,
3. tumpang tindih dengan kawasan hutan sejumlah 7 kasus.

Pada tanah transmigrasi yang bermasalah, terdapat 2.444 bidang tanah (52,62% dari total
lahan bermasalah) belum memiliki Hak Penggunaan Lahan (HPL) tetapi sudah dialihkan

pembinaanya kepada pemerintah daerah. Sementara itu, sebanyak 2.201 bidang tanah (47,38%
dari total lahan bermasalah) merupakan tanah HPL yang sudah dialihkan pembinaanya ke