Page 252 - Prosiding Agraria
P. 252

TIPOLOGI PERMASALAHAN LEGALISASI

                                     BIDANG TANAH TRANSMIGRASI
                     DI PROVINSI JAMBI DAN UPAYA PENYELESAIANNYA

                             DENGAN MEMANFAATKAN DATA SPASIAL

                             Muh Arif Suhattanto *, Harvini Wulansari , Taufiq Ihsanudin    3
                                                                         2
                                                   1
                          123 Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Jalan Tata Bumi No 5 Yogyakarta
                                        *corresponding author: suhatt@stpn.ac.id






             Abstract: One of Agrarian Reform programs is transmigration. Jambi Province is one of the provinces which
             is targeted  for  solving  several  problems  in  implementing the transmigration  program.  The  problem  of the
             transmigration program is related to providing land for transmigrants and legalizing transmigration land. The
             main problem arises mainly due to overlapping control and ownership of land. This overlap occurs between
             transmigration land and forest areas, local community land, Plantation HGU land, customary land, as well as
             land that is already controlled by other parties. The research method that has been used in preparing this article
             is a combination of qualitative and quantitative methods. In the research that has been carried out, the typology
             of transmigration problems that occur in Jambi province can be identified, how to resolve these problems, and
             how to use spatial data to support the resolution of transmigration problems.

             Keywords: Agrarian Reform, Spatial Data, Land Registration
             Intisari: Salah satu bentuk Program Reforma Agraria adalah program transmigrasi. Provinsi Jambi merupakan
             salah satu provinsi yang menjadi target penyelesaian beberapa masalah dalam pelaksanaan program transmigrasi.
             Masalah  program  transmigrasi  tersebut  terkait  penyediaan  lahan  untuk  transmigran  serta  legalisasi  lahan
             transmigrasi.  Masalah  tersebut  timbul terutama  disebabkan  adanya  tumpang  tindih  penguasaan  maupun
             pemilikan lahan. Tumpang tindih tersebut terjadi antara lahan transmigrasi dengan kawasan hutan, bidang tanah
             masyarakat lokal, lahan HGU Perkebunan, tanah adat, maupun tanah-tanah yang sudah dikuasai oleh pihak lain.
             Metode penelitian yang telah digunakan dalam rangka menyusun tulisan ini adalah metode kombinasi kualitatif
             dan kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tipologi masalah transmigrasi yang terjadi di
             Provinsi Jambi, guna menemukan solusi penyelesaian permasalahan transmigrasi dengan memanfaatkan data
             spasial.

             Kata Kunci: Reforma agraria, Data Spasial, Pendaftaran Tanah


             A.  Pendahuluan

                  Presiden Joko  Widodo  pada kesempatan  rapat  terbatas  pada  tanggal 29  Mei  2020
             menyampaikan bahwa Percepatan Program Strategis Nasional  yang  berdampak langsung
             bagi pemerataan dan penguatan ekonomi rakyat merupakan program yang diprioritaskan.
             Program-program tersebut adalah Program Sertifikasi Tanah untuk Rakyat, Legalisasi Lahan

             Transmigrasi, Reforma Agraria, Perhutanan Sosial serta Peremajaan Perkebunan Rakyat. Oleh
             karena itu, sebagai institusi yang bertanggung-jawab dalam pengelolaan agraria, Kementerian
   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257