Page 247 - Prosiding Agraria

232 STRATEGI PERCEPATAN IMPLEMENTASI REFORMA AGRARIA:
MELANJUTKAN PENYELESAIAN PERSOALAN AGRARIA UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

masalah kebutuhan dan perhatian terhadap kelancaran suatu kegiatan Stakeholder kunci
pada kegiatan ini yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Blora, Pemerintah Kabupaten Blora,
Dinas Pangan, Pertanian Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora dan Dinas Perdagangan,

Koperasi dan UKM Kabupaten Blora. Stakeholder pendukung pada kegiatan ini yaitu Lembaga
BUMN dalam hal ini Bank BRI Unit Jepon Pada kegiatan ini stakeholder yang berhubungan
langsung yaitu stakeholder utama dan stakeholder kunci, sedangkan stakeholder pendukung
tidak berhubungan langsung.

Agar kegiatan Penanganan Akses Reforma Agraria yang dilakukan di Desa Sumurboto

dapat berjalan dengan lancar dan maksimal maka diperlukan suatu kolaborasi dan kerjasama
antar stakeholder yang terlibat. Stakeholder merupakan kelompok dan individu yang
dapat mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan dari sebuah program.
Stakeholder juga diartikan sebagai orang-orang, atau kelompok-kelompok, atau lembaga-
lembaga yang kemungkinan besar terkena pengaruh dari suatu kegiatan program atau proyek

baik pengaruh positif maupun negatif, atau sebaliknya yang mungkin memberikan pengaruh.
Pemetaan stakeholder yang dilakukan dapat memberikan informasi mengenai stakeholder
yang terlibat dan memiliki potensi dalam program kegiatan pemberdayaan yang dilakukan.

5. Kendala dan Solusi dalam Penataan Akses Reforma Agraria di Desa Sumurboto
Kendala atau permasalahan yang muncul dari adanya pemberian bantuan atau kegiatan
pemberdayaan yang pernah didapatkan oleh masyarakat Desa Sumurboto diantaranya yaitu

jumlah bantuan atau kuota bantuan yang terbatas, sehingga tidak semua masyarakat Desa
Sumurboto memperoleh bantuan tersebut. Permasalahan lain diantaranya yaitu kemampuan
SDM masyarakat desa dalam mengelola bantuan yang diberikan kurang maksimal untuk

meningkatkan kesejahteraan keluarga. Pandangan masyarakat desa mengenai bantuan
juga menjadi permasalahan yang muncul, dimana masyarakat masih menganggap bantuan
yang berupa materi lebih membantu dan terlihat dibandingkan dengan bantuan berupa
ilmu pengetahuan seperti pelatihan atau sejenisnya. Berdasarkan hasil kegiatan pemetaan
sosial dalam program Penanganan Akses Reforma Agraria yang telah dilaksanakan di Desa

Sumurboto dapat memberikan informasi bahwa dari kegiatan pemberian bantuan dan program
pemberdayaan yang pernah diperoleh masyarakat Desa Sumurboto dapat dikatakan kurang
berdampak bagi usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga masyarakat Desa

Sumurboto memerlukan program bantuan dan atau kegiatan pemberdayaan yang sekiranya
dapat berdampak bagi usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk menunjang
kemandirian keluarga. Pengembangan program yang sekiranya dibutuhkan diantaranya
yaitu pada bidang pertanian terkait program pelatihan pembuatan pupuk organik dari
pemanfaatan limbah kotoran ternak. Pelatihan tersebut dapat membantu memberikan solusi

terhadap permasalahan kuota pupuk subsidi yang terbatas dan harga pupuk non subsidi yang
mahal. Kebutuhan pengembangan program lainnya yaitu bantuan pembuatan sumur bor
yang berada di tengah sawah untuk mengatasi masalah kekurangan air dan program bantuan