Page 242 - Prosiding Agraria

Kendala dan Solusi Penataan Akses Reforma Agraria 227
Berdasarkan Pemetaan Sosial di Desa Sumurboto, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora

pelatihan pembuatan pupuk kendang atau pupuk organik; 2) pelatihan pemanfaatan limbah hasil pertanian; 3)
pelatihan pengolahan produk agar memiliki nilai jual yang lebih tinggi; 4) sosialisasi terkait potensi dan proses
diversifikasi komoditas tanaman pertanian; 5) bantuan pembuatan sumur untuk mencukupi kebutuhan air.
Kata Kunci : penataan akses, pemetaan sosial, kendala dan solusi

A. Pendahuluan

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria merupakan salah
satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani. Selanjutnya pada tahun
2023 diterbitkan kembali Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan

Akselerasi Reforma Agraria sebagai tindak lanjut dari peraturan sebelumnya. Reforma Agraria
merupakan penataan aset yang ditindaklanjuti dengan penataan akses reformnya.

Waryanta (2018) berpendapat bahwa Reforma Agraria terdiri dari 2 term, yaitu asset
reform dan access reform. Asset Reform dilakukan dengan memberikan tanah kepada
masyarakat yang membutuhkan tanah (redistribusi tanah) atau dengan penguatan hak milik

atas tanah yang dikuasai masyarakat. Access Reform dilakukan dengan memberdayakan tanah
sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan taraf hidup masyarakat penerima asset
reform tersebut, misalkan dengan penyediaan akses infrastruktur pendukung, pembiayaan,
pengolahan, produksi, pemasaran sampai dengan distribusinya.

Penataan Aset adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan

pemanfaatan tanah dalam rangka menciptakan keadilan di bidang penguasaan dan
pemilikan tanah. Sementara itu, Penataan Akses atau disebut juga Pemberdayaan Tanah
Masyarakat adalah kegiatan penataan akses (access to land) yang dilakukan agar tanah yang
digarap oleh subjek reforma agraria menjadi lebih produktif. Penataan akses dapat dilakukan

melalui pemberian kesempatan akses permodalan maupun bantuan lainnya dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berbasis pemanfaatan tanah.

Gunawan Wiradi (2009) Reforma Agraria atau yang disebut landreform plus tujuan intinya
adalah menolong rakyat kecil, mewujudkan keadilan, dan meniadakan atau mengurangi
ketidakmerataan. Adapun seperangkat program penunjang itu mencakup : (a) tersedianya

kredit yang terjangkau; (b) akses terhadap jasa-jasa advokasi; (c) akses terhadap informasi baru
dan teknologi; (d) pendidikan dan pelatihan; (e ) akses terhadap bermacam sarana produksi
dan bantuan pemasaran. Seperangkat program penunjang tersebut hanya menyangkut hal-
hal teknis yang keberlanjutannya berkaitan erat dengan masalah kelembagaan sehingga
aspek kelembagaan perlu dipersiapkan untuk menumbuhkan peluang bagi partisipasi

rakyat. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Sutaryono et al. (2019), yang menyimpulkan
bahwa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan reforma agraria adalah permasalahan
yuridis, permasalahan kelembagaan dan permasalahan sumber daya manusia.

Pada tahun 2023, Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat menjalankan program
Penanganan Akses Reforma Agraria sejalan dengan RPJMN IV tahun 2020-2024 serta

berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan