Page 241 - Prosiding Agraria

KENDALA DAN SOLUSI PENATAAN

AKSES REFORMA AGRARIA
BERDASARKAN PEMETAAN SOSIAL DI DESA SUMURBOTO,

KECAMATAN JEPON, KABUPATEN BLORA

Theresia Supriyanti , Abdul Haris Farid , Ardhi Arnanto 3
1*
2
123 Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
*corresponding author: theresiaris2@gmail.com

Abstract: Presidential Regulation Number 86 in 2018 concerning Agrarian Reform as the basis for implementing
asset and access management. Regulations are used to restructure control, ownership, and land usage to create
justice for all Indonesian people. A government effort to overcome inequality in land ownership. The Regional
Government of Blora Regency, in collaboration with Blora Regency Land Office, in 2023 will carry out access
management activities based on social mapping data to identify the community’s social conditions so that
program implementation can be on target. This research is interesting because of the gap in analysis with several
other agrarian reform studies focusing on land redistribution programs. This research focuses on structuring
access after the implementation of asset legalization through the PTSL program.This research uses a qualitative
method that explores data sources from sources participating in the program’s implementation. This research
produced several findings regarding obstacles to implementing the access management program, namely 1)
limited and complex subsidized chemical fertilizers; 2) Unutilized agricultural waste; 3) agricultural commodity
prices plummet during harvest; 4) crop commodities are still focused on food crops; 5) lack of irrigation during
the dry season. Meanwhile, the solutions implemented are 1) training in making drum fertilizer or organic
fertilizer; 2) training on the use of agricultural waste; 3) training in product processing so that it has a higher
selling value; 4) outreach regarding the potential and process of diversification of agricultural crop commodities;
5) assistance in building wells to meet water needs.

Keyword: access reform; social mapping; problems and solutions
Intisari: Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria sebagai dasar untuk melaksanakan
penataan aset dan penataan akses. Peraturan yang digunakan sebagai dasar penataan kembali penguasaan,
pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dalam rangka menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat
Indonesia. Sebuah upaya pemerintah dalam mengatasi ketimpangan pemilikan tanah. Pemerintah Daerah
Kabupaten Blora bekerjasama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Blora pada tahun 2023 melakukan kegiatan
penataan akses yang berdasarkan pada data pemetaan sosial untuk mengidentifikasi kondisi sosial masyarakat
agar pelaksanaan program dapat tepat sasaran. Penelitian ini menjadi menarik karena gap analisis dengan
beberapa penelitian lain tentang reforma agraria yang berfokus pada program redistribusi tanah, penelitian ini
berfokus pada penataan akses setelah pelaksanaan legalisasi aset melalui program PTSL.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menggali sumber data dari narasumber yang berperan
serta dalam pelaksanaan program tersebut. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan kendala pelaksanaan
progam penataan akses, yaitu 1) keterbatasan pupuk kimia subsidi yang sulit; 2) Limbah pertanian yang belum
dimanfaatkan; 3) harga komoditas pertanian anjlok ketika panen; 4) komoditas tanaman masih terfokus pada
tanaman pangan; 5) kurangnya irigasi saat musim kemarau. Sedangkan Solusi yang dilakukan adalah : 1)