Page 257 - Prosiding Agraria

242 STRATEGI PERCEPATAN IMPLEMENTASI REFORMA AGRARIA:
MELANJUTKAN PENYELESAIAN PERSOALAN AGRARIA UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Resolusi masalah Lahan Transmigrasi yang sudah dilaksanakan
Berdasarkan tipologi masalah yang ada, Kementerian ATR/BPN melalui Kantor

wilayah BPN Provinsi Jambi telah menyusun langkah-langkah dalam rangka menyelesaikan
permasalahan tersebut. Langkah-langkah tersebut antara lain:

1. Okupasi Masyarakat
Berikut merupakan langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan
lahan transmigrasi yang mengalami okupasi masyarakat non transmigran:

a. Mengidentifikasi kebenaran pengaduan/laporan warga transmigran.
b. Mengumpulkan data dan dokumentasi terkait cadangan area, dokumen
perencanaan, penempatan, legalitas lahan, penguasaan lahan masyarakat dan
dokumen pendukung lainnya.

c. Melakukan koordinasi dengan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dan
pihak terkait.
d. Meninjau langsung ke lokasi yang bermasalah
e. Melakukan kajian untuk pengambilan keputusan awal dalam menentukan metode

penyelesaiannya.
f. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat.
g. Melakukan negosiasi dan mediasi untuk penyelesaian sengketa dengan perusahaan/
badan usaha. Apabila penyelesaian melalui negosiasi dan mediasi (non litigasi)

tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian dilakukan melalui jalur litigasi.
h. Pemerintah daerah menyelesaikan lahan yang disengketakan dan telah diterbitkan
Sertipikat Hak Milik dan/atau telah diserahkan kepada pemerintah daerah.

2. Tumpang Tindih Kawasan Hutan
Sementara itu, langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan

lahan transmigrasi yang terindikasi tumpang tindih dengan kawasan hutan adalah
sebagai berikut:
a. Mencari lahan pengganti apabila masih terdapat ketersediaan lahan.
b. Mengumpulkan data dan dokumen terkait pencadangan areal, perencanaan,

penempatan, legalitas lahan, peta kawasan hutan, lahan yang terindikasi masuk
kawasan hutan, dan dokumen pendukung lainnya.
c. Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda), Tim GTRA dan pihak terkait
lainnya.

d. Melakukan peninjauan langsung ke lokasi yang bermasalah.
e. Melaksanakan superimpose peta lahan transmigrasi yang terindikasi bertampalan
dengan kawasan hutan.
f. Melakukan koordinasi dengan instansi yang menangani urusan kehutanan untuk

penyelesaian tumpang tindih dengan kawasan hutan di lokasi transmigrasi.