Page 261 - Prosiding Agraria

246 STRATEGI PERCEPATAN IMPLEMENTASI REFORMA AGRARIA:
MELANJUTKAN PENYELESAIAN PERSOALAN AGRARIA UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Gambar 6. Visualisasi HPL Transmigrasi yang Tumpang Tindih dengan Pemukiman
Gambar 6 menunjukkan pada area HPL transmigrasi terdapat lokasi pemukiman

masyarakat, dan lahan yang digunakan untuk perkebunan warga sekitar. Dari berbagai
data spasial tersebut, dapat digunakan untuk pemantauan perubahan penggunaan
lahan dari waktu ke waktu. Selain itu, data spasial juga dapat membantu dalam

penyelesaian konflik okupasi tanah oleh masyarakat.
2. Pemanfaatan data spasial pada tumpang tindih lahan transmigrasi dengan kawasan

hutan
Permasalahan tumpang tindih lahan transmigrasi dengan kawasan hutan disebabkan
karena sejak awal perencanaan belum dilakukan integrasi data spasial antara

Kementerian ATR/BPN, Kementerian Desa PDTT, dan Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan. Berikut merupakan data spasial yang dapat digunakan untuk
analisis spasial pada lokasi yang terjadi tumpang tindih antara kawasan transmigrasi
dengan kawasan hutan:

a. Peta Administrasi,

b. Peta Kawasan Transmigrasi,
c. Peta Kawasan Hutan, dapat diperoleh dari Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan atau instansi terkait,
d. Citra Satelit Resolusi Tinggi dengan resolusi 0,5 meter atau Foto Udara.

Peta Hasil Pengumpulan Data Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) yang dibuat oleh
Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di Kanwil ATR/BPN Provinsi Jambi digunakan

untuk memperkirakan jumlah bidang dan luasan lokasi transmigrasi yang masuk
kawasan hutan. Peta tersebut ditunjukkan pada Gambar 7.