Page 266 - Prosiding Agraria

ANALISIS HUKUM PERJANJIAN PENGUSAHAAN

TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT
DENGAN PERUSAHAAN DI INDONESIA 1

IGA Gangga Santi Dewi *, Yuli Prasetyo Adhi , Agung Basuki Prasetyo 3
2
1
123 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Jalan dr. Antonius Suroyo, Kampus Undip Tembalang, Semarang, 50275
*corresponding author: ganggasanti@gmail.com

Abstract Government Regulation No. 18 of 2021 is a renewal of the policy of exploiting the land of indigenous
peoples for corporate business. The Government Regulation is legally contradictory, because national land law
does not regulate that business use rights can be cultivated on management rights land and indigenous peoples’
land is not regulated as management rights. This normative research concludes that the regulation of indigenous
peoples’ land into management rights with a concession agreement for indigenous peoples’ management rights
land benefits both parties. Companies in the context of their business can manage land with business use
rights so as to obtain large income. Meanwhile, indigenous peoples with customary land that has turned into
management rights, get compensation and annual compulsory money that can be used to improve the economy
of their indigenous peoples.

Keywords: agreement, land exploitation, company.

Intisari Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 merupakan pembaharuan kebijakan pengusahaan tanah
masyarakat hukum adat untuk usaha perusahaan. Peraturan Pemerintah secara hukum kontradiktif, karena
hukum pertanahan nasional tidak mengatur hak guna usaha dapat diusahakan di atas tanah hak pengelolaan dan
tanah masyarakat hukum adat tidak diatur sebagai hak pengelolaan. Penelitian normatif ini, disimpulkan bahwa
pengaturan tanah masyarakat hukum adat menjadi hak pengelolaan dengan perjanjian pengusahaan tanah hak
pengelolaan masyarakat hukum adat menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan dalam rangka usahanya
dapat mengelola lahan dengan hak guna usaha sehingga memperoleh pendapatan yang besar. Sementara itu,
masyarakat hukum adat dengan tanah ulayat yang beralih menjadi hak pengelolaan, mendapatkan ganti rugi
dan uang wajib tahunan yang dapat digunakan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat adatnya.

Kata kunci: perjanjian, pengusahaan tanah, perusahaan.

A. Pendahuluan

Tanah merupakan salah satu kebutuhan manusia yang sangat absolute dan vital, artinya
kehidupan manusia dipengaruhi oleh eksistensi tanah. Kehidupan manusia tidak dapat
dipisahkan dengan tanah (Hartanto, 2014). Hak atas tanah memberikan kewenangan kepada

pemegangnya untuk menggunakan sebidang tanah tertentu untuk memenuhi kebutuhan

1 Artikel ini merupakan pengembangan dari penelitian dalam rangka Hibah Penelitian Non APBN LPPM tahun
2024.